Network
MEDIA PAKUAN - Satgas Penanganan Covid-19 inginkan masyarakat tidak perlu khawatir, tentang keamanan vaksin Covid-19.
Vaksin COvid-19 tersebut akan diberikan kepada masyarakat secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, sudah memanstikan vaksin Covid-19 ini sudah terjamin keamannya.
Baca Juga: 5 Langkah Mudah Hadirkan ShopeePay di Gerai Usaha
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) juga, sudah mengeluarkan sertifikasi Emergency Use of Authorization (EUA).
Berdasarkan fatwa No. 2 Tahun 2021, sertifikasi Halal kini sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca Juga: Detik-detik Raffi Ahmad Disuntik Vaksin Corona, Nagita Slavina: Bismillah
Kedua sertifikasi tersebut sudah memenuhi standar medis, berkhasiat, minim efek samping dan juga halal.
Dalam sertifikasi EUA itu berdasarkan hasil subjek uji klinis, data imunogenisitas dan data efikasi vaksin.
"Lalu, untuk sertifikat halal, pun juga dikeluarkan berdasarkan kajian kehalalan vaksin melalui beberapa tahapan termasuk kunjungan ke fasilitas pembuatan vaksin Sinovac di China," ucap Wiku pada siaran pers pada 12 Januari 2021.
Baca Juga: Aksi Jahil Jungkook BTS pada Jin Ini Dijamin Bikin Ngakak, Ada-ada Aja!
Sementara itu, efikasi untuk vaksin Sinovac yaitu sekitar 65,3 persen. Hal tersebut berdasarkan hasil perbandingan antara, kelompok yang divaksin dan yang tidak.
Tentang efektivitas vaksin, Wiku meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir, karena hasil tersebut sudah melampaui standar minimal yang ditetapkan, yaitu 50 persen.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2021, Cek Faktor yang Bisa Buat Kamu Gagal Seleksi
Standar tersebut juga dilakukan oleh pihak orld Health Organization (WHO), Food and Drugs Association (FDA) di Amerika Serikat maupun European Medicine Agency (EMA) di wilayah Eropa.
"Dengan angka efikasi yang sudah melampaui standar minimal, maka sudah sangat bermakna dalam mencegah kejadian infeksi baru, baik pada penerima vaksin maupun populasi yang tidak menerima vaksin," kata Wiku.
Masyarakat akan terus dipantau oleh Pemerintah selama 6 bulan kedepan, oleh Pemerintah.***
