Network
MEDIA PAKUAN - Menteri Sosial (Mensos) baru Tri Rismaharani atau akrab dipanggil Risman, kedepannya akan menghapus Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Risma akan menggantikannya dengan transaksi online, sehingga semua jenis bantuan tidak ada lagi yang diberikan langsung.
Baca Juga: Perhatian! Hari Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Pastikan DKI Jakarta Tutup Lokasi Kerumunan Warga
Hal tersebut menurutnya untuk menghindari orang ketiga dalam pemberian bantuan langsung tersebut atau kes.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus, semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ujar Risma. Dikutip Media Pakuan dari Pikiran Rakyat.Com.
Seperti telah diberitakan Media Pakuan.com dalam artikel yang berjudul 'Aduh! Sehari Dilantik Risma akan Hapus Semua Jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT), gantinya'.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Wabah Covid 19! Malam Misa Natal di Kota Sukabumi Tidak Seluruhnya Tatap Muka
Dan sebagai gantinya Risma akan menggunakan teknologi informasi secara online, sehingga semuanya bisa transparan termasuk dengan bantuan sosial (Bansos).
Itu disampaikan Risma usai melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020 kemarin.
Disamping itu, Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Nasional Jumat, 25 Desember 2020: TV ONE, RCTI, GTV, INEWS TV, TRANS7, dan TRANSTV
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu lama kalau tidak ada input data yang baru.
"Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali," ujarnya meyakinkan.
Selain itu, Risma rencananya akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
Baca Juga: Apakah Benar Pendaftaran Seleksi PPPK 2021 Berakhir 31 Desember 2020? Simak Penjelasannya
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, karena menurutnya semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
"Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," katanya.
Baca Juga: Hati Yang Mudah Goyah, Inilah Bacaan Doa Agar Diberi Keteguhan Hati Dan Iman
Dia yakin hal tersebut dapat lebih cepat bila pemerintah daerah juga bisa cepat melakukan pembaruan data.
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," kata Risma menambahkan.***
