Network
MEDIA PAKUAN - Korea Selatan akan membentuk komisi pemerintah untuk pengelolaan komprehensif rantai pasokan barang-barang yang diperlukan untuk industri besar dan kehidupan sehari-hari masyarakat,
ditengah meningkatnya risiko rantai pasokan, kata kementerian keuangan pada tanggal 11 Desember 2023.
Pemerintah juga berencana untuk menyediakan dana untuk mengamankan barang-barang penting dan mendukung investasi pada fasilitas-fasilitas.
Terkait seiring upaya negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan negara-negara lain guna memastikan rantai pasokan barang-barang utama yang stabil, menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan.
Baca Juga: Digeruduk Julid FiSabilillah, Tentara IDF Tutup Akun Media Sosial: Muak Hujatan Netizen Indonesia
Langkah-langkah tersebut diambil setelah Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Stabilisasi Rantai Pasokan pada hari Jumat, yang menyerukan pembentukan komisi untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan rencana terkait dan pengoperasian sistem peringatan dini.
Undang-undang tersebut akan mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan.
Ini adalah pertemuan tingkat menteri pertama di pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol mengenai masalah ini.
Baca Juga: Jelang Debat Pilpres 2024, KPU Tunjuk Dua Moderator, Siapa Mereka? Kalangan Jurnalis Independen
Komisi yang diharapkan akan dipimpin oleh Menteri Keuangan dan terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, serta para ahli di bidang ekonomi dan keamanan.
