Network
MEDIA PAKUAN - Pada hari jumat kemarin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) menyerukan untuk melaksanakan gencatan senjata ke Myanmar.
Serta mendesak militer myanmar untuk menghormati hasil pemilihan dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
PPB berasumsi akan mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan kemudian setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 februari lalu.
Baca Juga: Dibully Tak Profesional Jadi Host, Dewi Perssik Ngamuk ke Denise Chariesta: Kelewatan!
Sehingga Negara Belarus meminta agar teks tersebut di voting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara itu 36 negara menjauhkan diri, termasuk China dan Rusia.
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kepada Majelis Umum PPB setelah pemungutan suara.
Christine juga menambahkan bahwa kesempatan untuk untuk mengambil alih militer semakin menyempit.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit." tambahnya.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Siap Hancurkan Muller ! Skema Pertandingan Portugal vs Jerman Euro 2021
Sedangkan untuk beberapa negara yang menjauhkan diri mengatakan krisis adalah masalah internal Myanmar, sehingga yang lain tidak berpikir resolusi ini akan membantu.
Beberapa negara bahkan mengeluh, karena itu tidak cukup mengatasi penderitaan Muslim Rohingya sekitar empat tahun setelah tindakan keras militer Myanmar yang memaksa hampir satu juta orang untuk melarikan diri dari myanmar.
Bahkan Uni Eropa Duta Besar PBB Olof Skoog mengatakan resolusi PBB mengirimkan pesan yang kuat "Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan isolasi di mata dunia".***
