Network
MEDIA PAKUAN - Sejak kudeta pada 1 Februari, hampir setiap hari hingga saat ini pengunjuk rasa pro-demokrasi melakukan protes damai di jalanan, dibantu dengan pasukan etnis yang melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar.
Aksi protes ini telah banyak memakan korban, hingga ledakan, kebakaran, dan pembunuhan tak bisa dihindarkan setiap harinya.
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada hari Sabtu, Setidaknya 774 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan 3.778 ditahan.
Namun di balik tragedi ini, pemerintah dan junta militer malah saling menyalahkan. Pihak junta membantah hasil pantauan aktivis Myanmar tersebut, dan mereka mengatakan setidaknya dua lusin anggota pasukan keamanan pun telah tewas dalam protes.
Mereka juga mengklaim bahwa ledakan bom setiap hari terjadi di pos-pos militer dan gedung pemerintahan, sehingga junta Myanmar menyebut Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai "Teroris".
Sebuah laporan mengatakan militer Myanmar telah berjuang untuk menegakkan ketertiban sejak mengkudeta kekuasaan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Update Kebijakan Baru Kemnaker Soal BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta Mei 2021: Ada yang Berbeda
Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat Myanmar justru menuduh kekacauan di Negara terjadi akibat militer yang melakukan kudeta.
