Network
MEDIA PAKUAN - Sekitar 200 kelompok masyarakat sipil, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata di Myanmar untuk membantu melindungi warga yang secara damai memprotes kudeta, Rabu, 05 April 2021.
Sejak kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar kepada pemimpin terpiling Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, hampir setiap hari protes terjadi meskipun tindak kekerasan dilakukan oleh pihak keamanan.
Baca Juga: Kisah Janda Indonesia Memilih Menjadi TKW di Arab Saudi Ternyata ini Alasannya
Menurut penghitungan yang dilakukan oleh kelompok pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 760 warga sipil telah tewas oleh kekerasan yang dilakukan oleh militer saat mengamankan pengunjuk rasa anti kudeta.
"Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat," kata pernyataan bersama kelompok masyarakat sipil dari seluruh dunia.
Tetapi para diplomat mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi, karena China dan Rusia, yang merupakan kekuatan veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis dan Inggris, secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang kuat.
"Kami tidak mendukung pemberian sanksi dan kami menganggapnya sebagai upaya terakhir dalam menangani konflik," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun, Senin, saat ditanya apakah Beijing akan mendukung tindakan Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat terhadap Myanmar.
Beberapa pengarahan tertutup telah dilakukan oleh Dewan Keamanan sejak kudeta, tentang situasi itu dan mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Baca Juga: Demi Kawin dengan Orang Asing, Banyak TKW Indonesia Ngaku Janda di Arab, Padahal di Rumah Punya Suami dan Anak
"Waktu untuk pernyataan telah berlalu. Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif," kata kelompok masyarakat sipil itu.
"Rakyat Myanmar tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan," lanjutnya.***
