Network
MEDIA PAKUAN - Mantan ketua PBB Ban KI-moon mendesak Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, agar terlibat langsung dengan militer Myanmar guna mencegah peningkatan kekerasan setelah kudeta, Senin, 19 April 2021
Sementara itu, Antonio Guterres, telah melakukan pembicaraan dengan militer sejak penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Tetapi junta menolak kedatangan mereka untuk berkunjung.
"Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan," kata Ban dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB.
"Tanggapan internasional yang kuat yang didasarkan pada upaya regional terpadu" diperlukan, kata Guterrs, dikutip dari Reuters, 20 April 2021.
Baca Juga: Lowongan Kerja Sebagai Pegawai PDAM Tirta Agung Dibuka April 2021, 10 Formasi Masih Kosong
Baca Juga: PBB Desak ASEAN agar Segera Bertindak Keras Terhadap Kekejaman Junta Militer Myanmar
Selain itu desakan juga diperlukan untuk para aktor regional dalam meningkatkan pengaruh mereka guna mencegah kerusakan lebih jauh, lanjutnya.
Sementara itu, semua anggota PBB ASEAN telah berupaya untuk mencari jalan keluar dari kekerasan yang telah membabi buta di Myanmar.
Ketua junta Myanmar Min Aung Hlaing dijadwalkan akan mengikuti KTT ASEAN di Indonesia pada 24 April.
"ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini begitu parah sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal," kata Ban
Baca Juga: Sudah Daftar BLT UMKM Namun NIK KTP tidak Terdaftar di eform.bri.co.id, Segera Ketahui Penyebabnya
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Samudra Cinta Episode 650 pada Ramadhan Malam Ini
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, yang mencatat korban kekerasan militer myanmar, setidaknya lebih dari 737 orang telah tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan sekitar 3.229 orang masih ditahan.
"Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan Piagam ASEAN," kata Ban.
"Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, dan merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan." lanjut Ban
Sementara itu, dia juga mendesak Dewan Keamanan untuk beralih dari pernyataan ke tindakan kolektif. Tetapi, beberapa diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan akan mencegah tindakan yang lebih kuat.***
