Network
MEDIA PAKUAN - Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu dinantikan bagi pelajar yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.
Namun, pada masa PPDB tak sedikit ditemukan titip-menitip calon siswa ke sekolah negeri. Fenomena 'surat titip' calon siswa itu ternyata juga terjadi di Kota Sukabumi.
Menjelang PPDB tahun ajaran 2024/2025, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Bambang Herawanto pun blak-blakan mengungkap fenomena surat titipan untuk calon siswa.
Menurutnya, fenomena tersebut juga masih melekat di PPDB Kota Sukabumi. Sebab pihaknya kerap menerima laporan titipan. Warga kerap memberikan 'surat titip' tersebut bukan hanya melalui DPRD, namun juga instansi lainnya.
"Jadi begini saya buka ya, memang kita ga boleh bohong, kita harus jujur. Banyak warga masyarakat yang meminta bantuan bukan cuma DPRD, lewat kejaksaan, lewat kepolisian, lewat berbagai pihak, bahkan rekan-rekan ormas juga sama (mengeluarkan surat titip calon siswa)," katanya di kantor DPRD Kota Sukabumi, Kamis 30 Mei 2024.
Diakui olehnya, tatkala ada warga yang memberikan surat titipan kerap menjadi beban moral baginya. Sebab, sebagian masyarakat yang memilihnya menjadi DPRD kerap meminta bantuan untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk menitip anaknya menjadi siswa di sekolah negeri.
"Kami DPRD jujur ada beban moril karena kami dipilih masyarakat kami mencoba menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi apakah kami sendiri tentunya merasa nyaman? Tidak juga sebetulnya," ujarnya.
Baca Juga: Buruh dan Pengusaha Sukabumi Tolak Keras Program Tapera
Fenomena titip-menitip calon siswa ke sekolah negeri kerap kali menodai proses PPDB. Menurutnya, persoalan ini harus dicegah bersama-sama melibatkan berbagai pihak serta mengedukasi masyarakat.
"Kembali kita sama-sama, kita bangun ini ke depan lebih baik sehingga tidak ada lagi pola titip-menitip itu, edukasi kepada masyarakat juga harus disampaikan," paparnya.
Titip-menitip calon siswa kerap berdampak berkepanjangan. Sebagai contoh, banyak sekolah negeri yang menerima siswa melebihi batas kuota sehingga pemerataan jumlah siswa untuk di sekolah swasta kerap tidak berbanding lurus.
"Proses PPDB ke depannya itu bisa dilaksanakan secara transparan. Bahasanya tidak ada titip-titipan lah dari semua pihak dalam rangka tadi kita berharap, mereka berharap, kami juga berharap supaya ruang-ruang yang ada di sekolah swasta tidak terlalu tertinggal, tidak kosong, tidak diisi. Karena tadi banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri dan masuknya pun tidak tepat tidak benar," pungkasnya.
Baca Juga: Makin Menguat, Mohamad Muraz Diisukan Comeback Jadi Calon Wali Kota Sukabumi di Pilkada 2024
Sementara itu Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Sukabumi Asep Deni mengatakan, perihal fenomena titip-menitip calon siswa harus segera dicegah. Sebab, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat bey Machmudin sudah memberikan ultimatum bahwa PPDB tahun ini tidak boleh dinodai dengan praktik pungutan liar atau jual beli kursi karena diawasi dengan ketat.
"Kita seneng Pak Gubernur bilang tidak boleh lagi ada titip menitip (dari) pejabat atau apa karena kalau ada itu diberhentikan dari jabatannya, tinggal pemerintah kota berani gak (menindaklanjutinya)," pungkasnya.
Selain menolak keras adanya kecurangan di PPDB, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat kebijakan baru yang adil mengenai jalur afirmasi bagi sekolah swasta.
"Afirmasinya (pemerintah) membuat kebijakan yang sangat afirmatif bagi sekolah swasta dan yang kedua dari segi anggaran. Jadi anggarannya bagaimana sekolah swasta dibantu lebih banyak. Sekarang kan Alhamdulillah kita ada BOP dan BOS untuk siswa tapi sangat tidak mencukupi. Jadi jujur saja ada yang kembang kempis juga, sudah tidak mampu, jadi perlu dukungan," jelasnya di Kota Sukabumi.***
