Network
"Tuntutan kita hari ini dikarenakan lumpuhnya perekonomian disebabkan oleh infrastruktur yang hari ini sangat buruk. Ini dari 2007 (hingga) hari ini 2023 berarti total pemerintah tidak memperhatikan Pajampangan itu selama kurang lebih 16 tahun hari ini," katanya di Jampang Tengah.
"Kami masyarakat Pajampangan akan memboikot pemilu kami tidak akan melakukan mengikuti pemilu di 2024 itu kesepakatan kita sudah buat. Kita buat notulen kalau tuntutan kami hari ini tidak direalisasikan di 2023 kami sudah bosan dengan janji janji mereka. Untuk itu, warga Pajampangan melakukan aksi turun ke jalan. Bahkan, jika hari ini tuntutan kita tidak direalisasikan di 2023. Maka kami akan menutup akses jalan ini selama satu minggu. Iya, gak main-main kita sudah sepakat," jelasnya.
Menanggapi protes dari warga, Kepala UPTD Wilayah II Jabar Andi Nuhroho mengatakan, pihaknya baru akan memprioritaskan jalan rusak di daerah Pajampangan pada TA 2024-2025. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menurutnya sepanjang 12 kilometer.
"Kalau kita di tahun prioritas 2024-2025, itu kita perhatikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin tapi untuk penuntasannya nanti di 2024. Tahun sebelumnya pemeliharaan rutin, 2024 rencananya rekonstruksi," tuturnya.
Baca Juga: Kebakaran 12 jam di Cikembar Sukabumi Ludeskan Tempat Pembuangan Limbah Kayu, 8 KK Mengungsi
"Ada sebagian, lihat kondisi di lapangan mungkin ada pengecoran beton dan ada juga perbaikan pondasi, hotmix. Tahun depan perbaikan seluruh ruas itu kita tangani kecuali yang sudah ditangani tahun sekarang itu ada 6 kilometer, 12 kilometer tahun depan," jelasnya di Kota Sukabumi.***
