Network
MEDIA PAKUAN - Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Senin 26 Juni 2023, mengeluarkan keputusan tidak hanya libur hari raya Idul Adha 1444 H /2023.
Tapi memberikan pengumuman cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah kabupaten Sukabumi.
Hanya saja, ASN diingatkan yang bertugas memberi pelayanan pokok untuk tetap optimal melayani tugasnya. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan pokok penting masyarakat.
Baca Juga: Mudah Sekali! Berikut Resep Rendang Tenggiri Pete, Jadi Makanan yang Spesial untuk Keluarga
"Kebutuhan masyarakat tidak boleh kosong,"kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman.
Menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023.
Baca Juga: BPNT 2023 Disalurkan kepada KPM Sebesar Rp400.000, Bisa Dicairkan di Kantor Pos Indonesia?
Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) telah menyepakati cuti bersama.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 dan Surat edaran Bupati Sukabumi Nomor 800.1.11/4855/BKPSDM/2023 tanggal 22 Juni 2023 Tentang penetapan hari libur nasional dan cuti bersama.
Baca Juga: Tumbangkan Indonesia, Vietnam Berhasil Jadi Juara pada Ajang AVC Challenge Cup 2023
Yakni Rabu hingga Jumat atau pada 28, 29, dan 30 Juni berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS).
"Cuti bersama Idul adha 1444 Hijriah/2023 sudah ditetapkan tanggal 29 juni libur nasional dan tanggal 28 dan 30 cuti bersama," kata Ade Suryaman.
Dia menegaskan libur atau cuti bersama sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran kepala daerah.
Baca Juga: INFO LOKER: Lowongan Kerja PT BNI Life Insurance Juni 2023, Hanya Buka 1 Formasi Kosong
"Dan pasti ini jadi libur panjang karena berbarengan dengan libur sekolah,"katanya.
Dia mengingatkan bagi unsur pegawai yang berkaitan dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat harus ada pembagian tugas.
"Sehingga pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu, karena ASN adalah pelayan masyarakat,"katanya.***
