Pemkab Sukabumi Ancam Saksi Berat, Pasca Oknum ASN Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, BNNK: Kategori Coba-coba

MEDIA PAKUAN - Pasca terungkap salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sukabumi terindikasi salah seorang kasus penggunaan narkoba jenis Sabu beberapa waktu lalu.

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi membenarkan. 

Dan memastikan salah satu oknum ASN sebagai staf pelaksana di kelurahan Cibadak diamankan. Dia  diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga: Tadabbur Al-Qur'an Surah As Saffat Ayat 52 Sampai 76, Kisah Penghuni Surga yang Ingat Temannya Saat di Dunia

Sebagai tindak lanjut dari perkara ini, oknum ASN tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit kerja perangkat daerah yang bersangkutan dipihak kecamatan

"Dan nanti bila sudah ada surat penahanan dari pihak berwajib nanti disampaikan melalui perangkat daerahnya ke kami (BKPSDM),"kata Kepala Bidang Kinerja Disiplin Penghargaan (KDP) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Derlan Risdiawan.

Baca Juga: 7 Tempat Wisata di Eswatini untuk Liburan Keluarga, Mulai dari Mlilwane Wildlife Sanctuary hingga Mantenga

Derlan Risdiawan mengingatkan seluruh ASN tidak main-main dengan Narkoba. Apalagi sanksi  berat akan mengancam jika terdapat ASN terjerat kasus Narkoba. Terutama  menyandang status tahanan.

"Bila statusnya tahanan maka akan dilakukan pemberhentian sementara jabatan ASN, selanjutnya diberikan hak-haknya yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor 3 tah 2020," katanya.

Dia mengatakan selanjutnya bila nanti statusnya berdasarkan surat penahanan atau menjadi tersangka.

Baca Juga: 7 Tempat Wisata di Eritrea untuk Liburan Keluarga, Mulai dari Pantai Massawa hingga Danau Assal

Maka secara administrasi kepegawaian itu akan dirubah statusnya sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014, PP no 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS kemudian Perka BKN nomor 3 tahun 2020  tentang juklak juknis pemberhentian PNS.

"Perlu diingatkan  dugaan penyalahgunaan narkoba masuk kategori pelanggaran berat. Dan bilamana telah dinyatakan keputusan inkrah di pengadilan maka seorang ASN bisa diberhentikan dengan tidak hormat,"katanya.

Dia mengatakan regulasi terkait disiplin PNS kita mengacu pada PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Di UU ASN mengamanatkan sanksi tersebut diberikan apabila nanti.

Baca Juga: 7 Fakta Unik Kepulauan Canaria yang Jarang Diketahui: Pulau Ini Terbentuk Karena Adanya Aktivitas Vulkanik?

"Setelah keputusan inkrah seperti putusan pidana korupsi, terorisme memang masuk kategori pelanggaran berat dan itu sudah termasuk PP nomor 11 tahun 2017,"katanya.