Network
MEDIA PAKUAN-Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris akan memberikan data kasus Covid-19 guna penyusunan prioritas penerima vaksin COVID-19 yang rencananya akan dimulai Desember 2020.
Baca Juga: Bareskrim Polri Tetapkan Delapan Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
"lni bukan pertama kali juga kita share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kita sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya,” ujar Fachmi Idris ketika dikunjungi Kepala Staf Angkatan Darat yang juga Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa dan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2020.
Baca Juga: Pemkot Depok Siapkan Faskes untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Hal tersebut perlu dilakukan untuk optimalisasi percepatan pendataan yang dalam waktu dekat akan memasuki akhir tahun.
"Semakin cepat kita dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kita susun data prioritas," kata Wakapolri Gatot Eddy Pramono.
Baca Juga: Pemkot Depok Siapkan Faskes untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Sementara itu, kunjungan Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa dan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono tersebut untuk meminta data masyarakat Indonesia yang akan digunakan acuan penyusunan prioritas vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Harga Cabai dan Bawang Melonjak di Tengah Kasus COVID-19 di Sukabumi Meningkat
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, namun data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui. Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini, tidak ada maksud lain, kami ingin meminta data," kata Andika Perkasa.
Baca Juga: Masyarakat Tertular Virus Covid-19 Terus Bertambah Seluruh Polsek Serempak Operasi Yustisi
Konsep data tersebut berbasis online yang sudah dibangun oleh Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail.
"Mengingat vaksin yang akan kita terima itu tidak langsung jumlahnya sejumlah kebutuhan rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan proses prioritas.
Baca Juga: Kesadaran Masyarakat Sukabumi Melemah Polisi Gencarkan Tegakan Yustisi Protokes Hadapi Covid-19
Di sinilah diperlukan data calon penerima prioritas yang akan kita susun," kata Ismail. (Manaf Muhamad)
