Network
MEDIA PAKUAN-Peristiwa G30S PKI merupakan gerakan pembantaian yang tak terlupakan bagi Bangsa Indonesia.
Belum lama ini, peristiwa itu kembali menyita perhatian publik. Hal itu setelah munculnya pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn), Gatot Nurmantyo menyoal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sebagaimana diketahui, Gatot yang merupakan Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga sempat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Disadur dari Pikiranrakyat.com judul “Gatot Nurmantyo Disebut Bangkitkan Isu PKI, Pengamat: Tentu akan Menguntungkan secara Politis”, Gatot mengaku dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI usai ia mewajibkan menonton film G30S PKI.
Sebagaimana diketahui, Gatot yang merupakan Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga sempat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Pegawai DPRD Sumut Positif Covid-19 Anggota Dewan Langsung Gelar Test Swab
Beberapa pihak pun turut menanggapi hal tersebut, salah satunya Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahap.
Fadhli menuturkan bahwa kebangkitan PKI sudah menjadi isu mainan kelompok tertentu untuk menebar teror, bahkan untuk menekan kelompok lain.
Sejak orde baru, isu PKI rutin muncul setiap tahun. Nyatanya, hingga saat ini penebar isu kebangkitan sosok PKI tidak bisa membuktikan kemunculannya.
"Kalau PKI diibaratkan mayat yang sudah dikubur tidak mungkin bangkit lagi, apalagi sudah dipagari dengan TAP MPRS soal larangan PKI dan UU KUHP," kata Fadhli saat dihubungi pada Senin, 28 September 2020.
Baca Juga: BMKG Himbau Masyarakat agar Tidak Panik Hadapi Potensi Tsunami 20 Meter
Menurutnya, jika ada yang mengisukan PKI bangkit, itu artinya ia sedang menebar teror dan ketakutan.
"Apalagi sudah dipagari dengan TAP MPRS soal larangan PKI dan UU KUHP. Tapi, kalau kemudian ada orang yang mengisukan bangkit, artinya dia sedang menebar teror dan ketakutan. Bahkan terkesan orang yang menyebarkan isu seperti sedang ngelawak karena tidak bisa membuktikan itu," tambahnya.
Lebih dramatis lagi lanjut Fadhli, ketika Gatot Nurmantyo mengaku dipecat dari jabatannya hanya karena mewajibkan anggotanya nonton film PKI.
"Menurut saya cukup riskan kalau jabatan Panglima tergeser hanya karena nonton film PKI. Apalagi saya lihat pihak istana sudah membantah itu,” kata dia.
Baca Juga: Pegawai DPRD Sumut Positif Covid-19 Anggota Dewan Langsung Gelar Test Swab
“Jadi, begini saya melihatnya persoalan ini (kebangkitan PKI) seperti dibesarkan-besarkan lalu didramatisir, seolah-olah benar, tetapi masyarakat tahu jalan ceritanya. Jadi, tak perlu diseriusinlah, anggap aja sedang ngelawak," ujar Fadhli.
Alumnus UIN Jakarta itu mengatakan sejarah pemberontakan PKI memang tak boleh terhapus dari memori bangsa ini. Tetapi bukan berarti stigma buruk PKI harus terus diwariskan sampai turun temurun.
"Sejarah tidak boleh luntur dari memori bangsa ini. Terkait itu, menonton Film Pengkhianatan PKI tentu saja boleh diputar dan ditonton siapa saja. Tetapi bukan diwajibkan atau dipaksa nonton,” jelasnya.
Baca Juga: BMKG Himbau Masyarakat agar Tidak Panik Hadapi Potensi Tsunami 20 Meter
“Ini bukan persoalan konten filmnya yang masih kontroversial juga, tetapi lebih kepada soal pilihan dan aturannya. Kalau bagi anak-anak lebih baik tidak menonton karena terlalu sadistik," pungkas dia.(Lupi Alawiyah).
