MEDIA PAKUAN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dipertanyakan terkait persoalan status keanggotaan Presiden Joko Widodo di partai berlogo banteng itu.
Ia mengatakan, status seorang kader lebih dari sekadar memiliki kartu tanda anggota (KTA), melainkan sikap yang selaras dengan pandangan partai.
"Sebagai kader ini kan punya tanggung jawab di dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga, kader ini bukan dalam bentuk KTP, dalam bentuk KTA, kader ini adalah perilaku satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan, dan juga sikap-sikap politik itu harus dilihat," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat.
Hasto juga menyinggung rencana TPN Ganjar-Mahfud yang akan memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Juga: Benarkah Jadi Kuda Putih Presiden Jokowi? ini Tanggapan Ganjar dan Partai PDIP: Simak Penjelasannya
Namun saat ini, TPN telah membentuk tim khusus dari berbagai bidang seperti hukum, demografi, dan investigasi forensik.
"Maka, bagi PDI Perjuangan sebagaimana menjadi arahan para ketua umum yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud bahwa dibentuk tim khusus dan demokrasi yang menghadapi ancaman ini harus disikapi secara serius,” ucapnya.
Hasto juga menegaskan PDIP bersama elite partai koalisi tidak akan membiarkan kecurangan pemilu menodai nilai-nilai demokrasi yang mereka jaga selama hampir 10 tahun terakhir.
“Maka tim khusus dengan leading sector tim hukum itu menunjukkan keseriusan kami di dalam mengawal proses demokrasi,” kata Hasto.