Network
Terutama sebelum memutuskan menggadaikan sertifikat tanahnya untuk meminjam uang dari bank.
Jokowi mengatakan jika praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat.
Jokowi mengatakan jika praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat.
Apalagi yang baru menerima sertifikat dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika membagikan 3.000 sertifikat tanah bagi warga Kabupaten Grobogan,Jawa Tengah.
“Mboten nopo-nopo disekolahke (tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane (bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi pada Selasa 23 Januari 2024.
“Mboten nopo-nopo disekolahke (tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane (bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi pada Selasa 23 Januari 2024.
Menurut Jokowi ia perlu mengingatkan masyarakat agar betul-betul mengkalkulasi sebelum menggadaikan sertifikat guna mencegah tunggakan utang di bank.
Dia mengatakan dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.
Dia mengatakan dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.
Baca Juga: Pengemudi Baru Belajar, Dua Mobil Tercebur ke Saluran Irigasi di Jakbar: Mundur ke Bablasan
“Jadi kalau pinjam (dari bank), saya titip pesan agar dipakai semua untuk modal usaha. Jangan dipakai untuk barang konsumsi. Nanti kalau usahanya sampun mlaku (sudah berjalan), kalau dapat untung mau beli motor atau mobil monggo (silakan), dibeli dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan program pembagian sertifikat tanah, yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat, merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.
Dia juga menekankan jika bahwa sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.***
