Network
MEDIA PAKUAN - Dalam hal ini pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia yang menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan.
Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, terlebih dalam dinamika politik Indonesia saat ini telah lunturnya moral dan melabrak aturan yang ada.
Demokratisasi di Indonesia tampaknya mesti ditulis ulang. Sudah diperkirakan, apa pun hasil Pilpres bulan Februari nanti, itu akan menjadi tonggak ukur untuk melakukan kajian yang lebih dalam, lebih rasional, dan didorong oleh kehendak untuk memelihara akal sehat.
Sudah sejak lama sebagian besar masyarakat memelihara harapan bahwa mulai 2024 bangsa ini akan melangkah dengan sikap yang lebih tegap dan percaya diri. Sayangnya ini perlu kesadaran dari pada elit politik jangan sampai harapan setinggi ini jatuh tersungkur ke kubangan yang sama.
Melihat perkembangan di negara Indonesia saat ini yang membuat kita semakin cemas, bangsa ini membutuhkan pemimpin sekelas negarawan yang hebat. Punya gagasan dan menjalankan kepemimpinannya secara konsisten, termasuk memuliakan norma untuk mengembangkan peradaban.
Kritik tajam yang terang-terangan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo juga ikut menambah luka. Kedudukannya sebagai presiden, dihujat dari berbagai sudut. Kita ikut pening mengamatinya. Rasanya ada yang berlangsung secara tidak normal. Namun, mengapa ketidaknormalan seperti itu justru mendapatkan pembenaran?.
Presiden Jokowi berkali-kali melakukan blunder atau kesalahan. Terakhir, ia menyebut Bung Karno lahir di Blitar, bukan di Surabaya. Sontak saja, Jokowi menjadi bahan cibiran lantaran dinilai tidak paham sejarah.
Bahkan, gara-gara itu, Tim Komunikasi Publik Presiden Sukardi Rinakit sampai harus mengaku mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden Blitar itu. Sukardi menegaskan hal itu murni kesalahannya yang kurang jeli dalam membuat naskah pidato.
