Network
MEDIA PAKUAN - Setelah Ganjar kini Anies Baswedan mengatakan akan memberikan solusi untuk pendidikan, ia berjanji akan mewujudkan biaya sekolah yang lebih murah jika terpilih di pilpres 2024.
Tak hanya sekolah negeri, Anies sebut sekolah swasta maupun perguruan tinggi akan merasakan program tersebut.
Oleh karena itu, ke depannya dia akan membebaskan PBB bagi sekolah-sekolah swasta agar biaya sekolah yang dikeluarkan orangtua murid tidak terlalu menyusahkan mereka.
"Harus dibebaskan PBB mereka, sekolah swasta. PBB nol. Sekolah, kampus, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial nol PBB," ujar dia.
"Kenapa? Loh apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri, kita nih pelit sama swasta kita sendiri," sambungnya.
Selama ini yang membuat biaya pendidikan mahal pada peserta didiknya karena mereka harus mengakuisisi tanah dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca Juga: XL Axiata Ajarkan Solusi IoT Untuk Budidaya Maggot di Pesantren
Lantas bagaimana untuk mewujudkan PBB yang murah?
Anies membeberkan strateginya untuk membuat PBB sekolah swasta nol, yakni dengan memberi mereka akses terhadap tanah negara.
"Biaya paling besar kan tanah. Jadi saya ingin ke depan tanah negara dimanfaatkan oleh swasta," katanya.
Baca Juga: Sisternet Goes To Campus Ajak Mahasiswi Universitas Tanjungpura Atasi Bullying
Menurut Anies, hal itu layak dilakukan karena sekolah swasta maupun perguruan tinggi swasta berperan dalam mendidik anak-anak muda.
"Mereka mendidik anak-anak kita, tanah negara dipakai swasta tidak hilang. Bayangkan kalau sekolah tidak terbebani tanah, maka SPP akan murah, biaya sekolah akan murah. Itu dirasakan seluruh masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies menyampaikan, tanah negara yang dipakai oleh swasta tidak akan hilang ketimbang dipakai oleh investor asing karena dapat hilang kapan saja.
Hal ini disampaikan Anies Baswedan dalam uji publik "Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI" di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 22 November 2023.
"Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K ini mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia," kata Anies.
Anies Baswedan menilai, cara ini juga akan efektif meredam mahalnya akses pendidikan atau akses pelayanan lainnya milik swasta. Sebab, kata Anies, mereka harus mengakuisisi tanah yang harganya amat mahal.
"Kita akan berencana, insyaallah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan," ujar Anies Baswedan.***
