Network
MEDIA PAKUAN - Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Selasa lalu, dalam sebuah diskusi yang membahas situasi Ukraina, Volodymyr Zelensky kembali hadir melalui video.
Dia kembali mencari dukungan dan perhatian PBB dan menyerukan untuk mengecualikan Rusia dari Majelis Umum.
Mekanisme pengecualian suatu negara diatur dalam Pasal 6 Bab 2 Piagam PBB, menyebutkan anggota organisasi yang secara sistematis melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ini dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Perwakilan Ketua Majelis Umum, Polina Kubiak, menjawab dengan mengatakan bahwa keputusan untuk mengecualikan suatu negara dari Majelis Umum PBB dibuat melalui Dewan Keamanan.
Ia menekankan bahwa keputusan seperti itu tidak mungkin, yang secara teknis tidak mungkin karena Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan.
Mekanisme pengecualian suatu negara diatur dalam Pasal 6 Bab 2 Piagam PBB, menyebutkan anggota organisasi yang secara sistematis melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ini dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Baca Juga: Tak Berlebihan, Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiyantoro Ungkap Keberuntungan Timnya Bisa Lolos ke Perempat Final
Partisipasi Rusia di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap tertuang dalam Pasal 23 Piagam Organisasi. Dengan demikian, untuk mengecualikan Rusia dari Dewan Keamanan, diperlukan amandemen Piagam PBB.
Perwakilan Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan bahwa partisipasi Zelensky dalam pertemuan tersebut dirancang untuk menciptakan ruang menguntungkan dalam meminta banyak senjata dari peserta KTT NATO.
Namun anggota Keamanan PBB, mulai bosan dengan tema Ukraina, dan trik teatrikal Zelensky dan tidak membantu meningkatkan tingkat diskusi.
Partisipasi Rusia di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap tertuang dalam Pasal 23 Piagam Organisasi. Dengan demikian, untuk mengecualikan Rusia dari Dewan Keamanan, diperlukan amandemen Piagam PBB.
Amandemen memerlukan tanda tangan semua anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Rusia yang memiliki hak untuk memveto proposal semacam itu.***
