Network
MEDIA PAKUAN - Banyak pengusul Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak bisa menerima BPUM dari BRI, karena kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Di Kabupaten Jepara contohnya, dari 40 ribu penerima BPUM, ada 2.184 yang diusulkan lewat koperasi tidak bisa mengakses BPUM karena ada kesalahan NIK yang muncul di BRI.
"Diyakini 31 persen kasus tidak cairnya BPUM karena kesalahan Teknologi Informasi BRI," kata anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid seperti dikutip dari situs DPR pada Jum'at, 2 April 2021.
Politikus partai Golkar ini mengatakan, Teknologi informasi di BRI dan dinas koperasi di daerah pun dipertanyakan, karena pengusul sudah melampirkan data dengan benar.
Baca Juga: Sempat Viral! Polisi Amankan Pengendara Fortuner yang Acungkan Senjata Api Usai Tabrak Pemotor
Baca Juga: Pelaku Aksi Koboi Jalanan Diduga Mabuk Ketika Todongkan Senjata Kepada Pengendara Motor
Ia juga mempertanyakan, bagaimana nama-nama pengusul yang merupakan pelaku usaha kecil tidak bisa menerima BPUM dari BRI.
"Yang diusulkan di koperasi ketikannya sama dengan NIK, lengkap dengan fotokopi KTP-nya. Tapi ketika pencairan di BRI, NIK-nya berubah," ucap Nusron.
Saat diusulkan lewat koperasi tempat bernaung para pengusul, ternyata BRI tak bisa mencairkannya. Ternyata, NIK para pengusul yang mucul di BRI berbeda dengan NIK saat diusulkan koperasi.
"Jadi perubahan itu bukan salah ketik pengusul, tapi prosesnya ketika di koperasi atau di BRI. Data di email koperasinya, NIK dengan fotokopinya sama persis. Tapi ketika di BRI ada perubahan NIK," ungkapnya.
Nusron menegaskan bahwa kesalahan dalam kelengkapan dan input data bukan dari pengusul BPUM tapi dari pihak BRI.
"Data pengusul dengan NIK dan fotokopi KTP-nya sudah sama persis. Tapi kenapa begitu muncul hasil printout-nya di BRI, kok, beda," tandasnya.
Ia meminta solusi sebagai pertanggungjawaban dari BRI terjadap masyarakat pengusul BPUM yang tidak bisa mencairkan bantuan tersebut karena menurutnya warga menjadi korban.
"Di Kudus ada 1.217 data pengusulnya lengkap. Sudah diserahkan ke BRI cabang Kudus. Tapi, tetap tidak bisa dicairkan, karena beda dengan hasil print out yang ada di BRI," pungkasnya.***
Ia juga mempertanyakan, bagaimana nama-nama pengusul yang merupakan pelaku usaha kecil tidak bisa menerima BPUM dari BRI.
"Yang diusulkan di koperasi ketikannya sama dengan NIK, lengkap dengan fotokopi KTP-nya. Tapi ketika pencairan di BRI, NIK-nya berubah," ucap Nusron.
Saat diusulkan lewat koperasi tempat bernaung para pengusul, ternyata BRI tak bisa mencairkannya. Ternyata, NIK para pengusul yang mucul di BRI berbeda dengan NIK saat diusulkan koperasi.
"Jadi perubahan itu bukan salah ketik pengusul, tapi prosesnya ketika di koperasi atau di BRI. Data di email koperasinya, NIK dengan fotokopinya sama persis. Tapi ketika di BRI ada perubahan NIK," ungkapnya.
Nusron menegaskan bahwa kesalahan dalam kelengkapan dan input data bukan dari pengusul BPUM tapi dari pihak BRI.
"Data pengusul dengan NIK dan fotokopi KTP-nya sudah sama persis. Tapi kenapa begitu muncul hasil printout-nya di BRI, kok, beda," tandasnya.
Ia meminta solusi sebagai pertanggungjawaban dari BRI terjadap masyarakat pengusul BPUM yang tidak bisa mencairkan bantuan tersebut karena menurutnya warga menjadi korban.
"Di Kudus ada 1.217 data pengusulnya lengkap. Sudah diserahkan ke BRI cabang Kudus. Tapi, tetap tidak bisa dicairkan, karena beda dengan hasil print out yang ada di BRI," pungkasnya.***
