Network
"Di UU Pilkada jelas disebut bahwa calon kepala daerah bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas bahwa yang boleh menjadi kepala daerah adalah WNI," katanya.
Maka terpaksa harus dianulir sebab statusnya masih Warga Negara Asing (WNA) dan suara yang didapat pun tidak disahkan.
Baca Juga: PSG Perpanjangan Kontrak Neymar Demi Menggoda Messi?
Jhon menyebutkan adanya keteledoran dari pihak bupati yang terpilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
Mereka dinilai tidak teliti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2020 kemarin.
Bawaslu juga sembarangan saja, bisa meluluskan Orient yang masih kewarganegaraan AS itu.***
