MEDIA PAKUAN - Sejumlah mahasiswa Universitas negeri Jakarta (UNJ) mengelar aksi di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur.
Aksi mahasiswa UNJ tersebut menolak politik dinasti dan menuntut dugaan pelanggaran hukum HAM pada Pemilihan preside (Pilpres) 2024 yang tergabung dalam Tim Aksi Reds Soldier Fakultas Ilmu Sosial (FIS) pada Kamis (11/1).
Dalam aksinya mahasiswa memberikan lembaran koran yang berisikan tentang pelanggaran HAM, pada penguna jalan yang melintas di lokasi tersebut.
Tertulis juga beberapa nama yang telah menjadi korban pelanggaran HAM tersebut.
Di halaman koran yang serupa tertulis juga ‘Politik Dinasti Ancaman Bagi Demokrasi’ dengan gambar dasar atau background koran wajah Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Baca Juga: 840 Personel Diterjunkan Polisi Amankan Aksi Demo Buruh di Patung Kuda Jakpus
Selain itu, mereka juga membagikan stiker bertuliskan ‘Indonesia Menolak Politik Dinasti dan Penculik!’.
Komandan Reds Soldier FIS UNJ Ibra Fabian mengatakan pemerintah seakan terbuka jelas melakukan politik dinasti dan praktiknya tersebut bisa dilihat saat ini.
“Pemerintah lalu melihat politik dinasti seperti mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena kami lihat sendiri kalau semisalnya kemarin dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun itu sudah menjabarkan secara jelas dan pemerintah perlu memberhentikan adanya politik dinasti,” kata Ibra.
Ibra menuturkan aksi tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait tuntutan untuk menuntaskan dan adili para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Baca Juga: Aksi Demo Buruh di Jalan Tol Cipularang Berdampak Kemacetan, Arus Lalu Lintas Sudah Normal Kembali
“Sebenarnya hal yang seperti itu kami tidak menyerang salah satu Pasangan Calon (Paslon) secara jelas, kami juga bukan pendukung salah satu paslon tapi memang kalau dilihat dan sesuai hal berita-berita, sesuai dengan sejarah memang bapak yang satu itu (Prabowo) memang juga sudah menjurus kepada pelanggaran HAM, jadi memang berita-berita yang kami sekarang itu menjurus kepada beliau,” ucap Ibra.
Dia menjelaskan pihaknya berharap pemerintah dapat menghukum tegas para koruptor.
“Kami pengin hukum berat para koruptor karena dari data yang kami lihat 60 persen para koruptor ini diisi oleh para politisi, yang mana pada saat ini pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) koruptor ini masih bisa untuk mencalonkan sebagai legislatif,” jelasnya.***