Network
MEDIA PAKUAN-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat anggarkan dana untuk pengadaan kendaraan dinas bahan bakar listrik mulai tahun 2021.
Langkah ini sebagai salah satu upaya penghematan anggaran dan bentuk dukungan konversi, kendaraan dinas dari berbasis BBM menjadi energi listrik.
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik," kata Gubernur Jabar M Ridwan Kamil seusai menghadiri Peringatan Hari Listrik Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, di Gedung Sate Bandung seperti disadur dari ANTARANews.com.
Baca Juga: Kampung Samara Dukung Program 1 ribu Kampung, Bupati Kabupaten Bandung Ucapkan Terima Kasih
Jika rencana tersebut berhasil direalisasikan pada tahun 2021, maka Pemprov Jabar akan menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.
Ridwan Kamil mengatakan, minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah motor listrik tersedia di pasaran.
Sementara itu, mobil dinas yang akan direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Ridwan Kamil menyebut merek Hyundai.
Menurut Kang Emil, dengan kisaran harga Rp600 juta hingga Rp700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas dan pabriknya juga sudah ada di Jawa Barat.
Baca Juga: Akibat COVID-19 Pengelola Destinasi Wisata di Bandung Hanya Bisa Gigit Jari
