Kementerian Luar Negeri Rusia menjelaskan bahwa kedua republik di Donbass ini bukan anggota PBB, jadi tidak akan menimbulkan masalah.
Seorang senior di Institut Unifikasi Korea Selatan, Cho Han-beom, mengungkap bahwa Rusia saat ini kekurangan tenaga untuk memastikan rekonstruksi Donbass.
Menurutnya kemitraan tersebut sangat ideal untuk kedua belah pihak. Donbass dikenal sebagai pusat produksi bahan bangunan, termasuk produk logam.
Sebelum PBB memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara, sekitar 50.000 dan 100.000 pekerja Korea Utara berada di luar negeri yang menerima pendapatan sekitar $1 miliar per tahunnya.
Menurut Cho Han Bum, jika Korea Utara mengirimkan pekerjanya dalam jumlah yang sama ke Donbass. Pyongyangakan mendapatkan antara $ 1,5 miliar dan $ 2 miliar per tahun sebagai kompensasi atas tenaga kerja para pekerjanya di wilayah tersebut.
"Untuk Korea Utara, ini akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus dalam menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit di negara ini," terangnya.
AS, Korea Selatan dan negara sekutunya, sedang berusaha untuk mencegah Korea Utara, untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Mereka mengkhawatirkan peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara.
Korea Utara mengakui kemerdekaan kedua republik itu dan menjadikannya dasar hukum untuk bekerja sama.***