Network
MEDIA PAKUAN-Perebutan kekuasaan terjadi di Senat Pakistan.
Partai berkuasa dari Perdana Menteri Imran Khan dan sekutu politiknya ingin mengendalikan Senat Pakistan dari partai-partai oposisi.
Meski partai berkuasa Khan memenangkan pemilihan pada tahun 2018, koalisinya tidak memiliki mayoritas di senat.
Baca Juga: Mengapa Totenham Hotspur Ingin Rebut Lucas Vazquez dari Real Madrid, Ini faktanya
Mayoritas senat diperlukan untuk mengesahkan undang-undang utama, termasuk reformasi hukum yang diupayakan oleh lembaga global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan pengawas pencucian uang, Financial Action Task.
"Mereka mengalami kesulitan dalam membuat undang-undang, dan banyak undang-undang yang macet," kata kepala organisasi penelitian independen Pildat Ahmed Bilal Mehboob, kepada media.
Parati berkuasa Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) dari Khan, yang memiliki arti Gerakan Pakistan untuk Keadilan memiliki suara sebanyak 12 kursi di senat, dua partai oposisi utama Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan Liga Muslim Pakistan - Nawaz (PML-N) memiliki 12 dan 25 kursi masing-masing.
Untuk kolease pemilihan Senat diadakan setiap tiga tahun dengan setengah dari kekuatan kamar, yang terdiri dari empat majelis provinsi dan majelis rendah parlemen.
Karena partai oposisi yang mengendalikan senat, pemerintah harus membuat undang-undang sementara berdasarkan Peraturan Presiden, yang akan berakhir dalam 120 hari.
Baca Juga: Pengusaha Jepang Maezawa Mencari 'Kru' untuk Perjalanan ke Bulan, Biaya Ditanggung Asalkan Penuhi Syarat ini
Sementara akan menjadi sebagai senator, para legislator pemerintah dan sekutu di majelis rendah parlemen akan memilih menteri keuangan Khan dan Abdul Hafiz Sheikh.
Hal tersebut akan memastikn seberapa besar kepercayaan yang ada pada pemerintah.
"Itu bisa menentukan siapa yang memiliki mayoritas di parlemen. itu akan memalukan bagi pemerintah, dan bahkan bisa mengarah pada pencarian mosi percaya baru," kata Mehboob.***
