MEDIA PAKUAN-Ditengah gempuran platprom belanja online atau E-Commerce dengan menawarkan produk dengan harga murah dan mudah, TikTok jadi perhatian publik saat ini.
TikTok shop dianggap paling mengancam Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), salah satu Bacapres PDIP Ganjar Pranowo memberikan pandangan terkait tiktok yang akhir-akhir ini marak digunakan masyarakat bahkan artis dalam bisnis khususnya berjualan.
Munurut Ganjar pemerintah harus melindungi pedagang di pasar tradisional. Namun bukan solusi juga untuk menutup TikTok , bahkan samapi melarang artis berjualan di TikTok .
Hal ini dikatakan Ganjar saat diwawancari Merry Riana seorang motivator dan pengusaha.
"Jadi kalo artis jualan sembako itu oke atau enggak oke?" Tanya Merry Riana
Baca Juga: Drakor Behind Your Touch Episode Terakhir Mencetak Ranting Tertinggi Nasional
"Okelah mbak kan itu hak dia untuk bekerja masa kita larang, kalo negeri ini sudah melarang itu gak bisa, maka yang bisa adalah mengatur" jawab Ganjar dalam Podcast Merry Riana, Senin, 25 September 2023.
Yang dimaksud Ganjar adalah negara tidak bisa melarang usaha seseorang yang tidak melanggar hukum. Namun negara bisa mengatur agar aktivitas seseorang tidak menganggu pihak lain.
Menurut Ganjar, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Pertama, pendekatan filosofis, yakni melindungi pedagang kecil.
Kedua, pendekatan sosiologis, yakni mencermati akar permasalahan dan mencari solusi untuk membereskannya.
“Ini disrupsi sedang terjadi, dan ini soal sosiologis. Maka segera upskilling cepet, pemerintah harus turun tangan mengundang mereka ayo duduk bareng,” imbuhnya.
Proses duduk bersama harus benar-benar terbuka dan pemerintah harus mampu mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak.
“Kita edukasi UMKM agar siap bersaing, karena kalau melarang artis berjualan kok sadis ya. Tidak semua artis itu kaya. Kita lagi belain mereka soal IP, soal royalti, soal karya mereka kalau karya dibajak kasihan,” kata Ganjar.
Setelah pendekatan filosofi dan sosiologi itu kemudian ia menyampaikan yang ketiga yaitu mendasari kemunculan regulasi.
“Cara yang paling bagus adalah mendengarkan mereka semua. Sehingga representasinya itu akan betul-betul mewakili sampai membuat regulasi. Jadi, filosofi, sosiologis baru regulasi,” pungkasnya.***