Network
Apalagi, secara telanjang kita bisa menyaksikan bagaimana kasus revisi UU MK, penyiaran, cipta karya, KPK, dan seterusnya. Intinya, semua institusi atau lembaga itu dilemahkan untuk kepentingan politik. Itu semua terjadi pada pemerintahan Jokowi.
Sekali lagi, terlepas terlibat atau tidak. Tapi masalahnya, revisi UU niscaya selalu melibatkan pemerintah dan DPR.
Konsekuensinya, tren penyalahgunaan wewenang seolah-olah dianggap lumrah. Salah satu contoh aktual yan sampai sekarang menjadi perbincangan publik adalah penyalahgunaan bantuan sosial, ketidaknetralan ASN dan aparat dalam pemilu. Moral dan etika yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam bernegara pun runtuh.
Baca Juga: Obral Besar: Jokowi Tawarkan PM Singapura untuk Investasi Ekonomi Hijau di IKN
Konsekuensi selanjutnya, okbum-oknum pejabat hukum pun tak punya rasa malu, meski melanggar etika dan moral. Salah satu contoh buruk yang akan terus menjadi monomen negatif bangsa Indonesia adalah lolosnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden lewat “rekayasa politik hukum” Mahkamah Konstitusi (MK).
Gibran disebut-sebut lolos di MK karena “pertolongan” pamannya, Anwar Usman, yang saat itu menjabat ketua MK. Tak aneh, jika Majalah Tempo kemudian menyebut Gibran sebagai “anak haram konstitusi”. Apalagi dalam kasus tersebut, Anwar Usman kemudian dipecat dari posisinya sebagai ketua MK karena dianggap melanggar etik.
Pemecatan Anwar Usman itu jelas menjadi indikator utama bagaimana praktik hukum telah melanggar etika. Yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat hukum seperti Anwar Usman.
Apalagi, dalam pelolosan Gibran itu bukan hanya Anwar Usman yang mendapat sanksi karena melanggar etika. Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga divonis melanggar etika oleh Dewan Kehormatan KPU.
Dalam bidang demokrasi juga parah. Hampir semua para aktivis dan pakar politik menyebut demokrasi di era Jokowi mencapai titik nadir. Sekarat.
Bahkan para guru besar dan aktivis mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), almamater Jokowi, merasa malu terhadap sepak terjang politik Jokowi dalam mengelola pemerintahan. Sedemikian malunya sampai BEM UGM memasang baliho besar di kampusnya dengan menyebut Jokowi sebagai alumni paling memalukan.
