Anggaran Sarana dan Prasarana Publik Terpotong Pilkada, PU Sukabumi Depankan Skala Prioritas: Simak Yuk!

23 April 2024, 09:24 WIB
Belasan ASN Dinas PU Kabupaten Sukabumi Purna Bhakti, Pesan Kadis Tetaplah Berkarya Untuk Sukabumi /*/mantrasukabumi.com/DOC MANTRA SUKABUMI


MEDIA PAKUAN - Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi siap maksimalkan kinerja bersama jajarannya. Langkah tersebut dilakukan seiring persoalan perbaikan jalan, jembatan dan infrastruktur irigasi rusak.

Kerusakan sarana publik tersebut akan segera disikapi untuk mereda banyak dikeluhkan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Dede Rukaya

Dede Rukaya mengatakan tterkait anggaran yang disediakan tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 lalu. Namun tidak menyurutkan untuk memprioritaskan hal-halyang lebih urgen.

Apalagi Kabupaten Sukabumi akan mengahadapi momen pilkada 2024, kata Dede Rukaya kini bisa memaklumi kebutuhan tersebut lebih penting.

Baca Juga: Waspada Penipuan, Kemenag RI Tegaskan Berangkat Gunakan Visa Haji: Pasca Beredar di Medsos Haji Tanpa Antri

"Kita mengakui tahun ini tahun Pilkada, jadi anggaran yang ada memang banyak yang diperuntukan untuk membiayai Pilkada," katanya.

Dede Rukaya mengatakan PU mencoba menghitung secara kasar seeiring kerusakan ruas jalan yang panjang jalan 1.400 KM lebih dan ini di perkirakan hanya untuk bisa melakukan pemeliharaan dan rekonstruksi tidak akan lebih dari 10%-nya.

Dede mengatakan permasalahan yang terus dihadapi dinas pekerjaan umum sejak dulu hingga saat ini, yakni pembangunan konstruksi jalan, jembatan dan irigasi yang masuk kewenangan kabupaten.

"Kebutuhan tersebut selalu memerlukan biaya anggaran yang sangat besar, untuk itu saat ini akan memaksimalkan dari berbagai sektor," katanya.

Baca Juga: Waspada Petir, BMKG Rilis Hujan Lebat di Sukabumi, Bogor dan Cianjur: Selasa 23 April 2024 Hari Ini

Dia mengatakan ketersediaan anggaran, ini yang perlu untuk digali pendanaannya, kalau mengandalkan kepada APBD memang akan kelimpungan akan repot,"katanya.

"Disosialisasi dijelaskan oleh tim dari Kejaksaan secara panjang lebar bahwa TKDN ini merupakan Inpres (Instruksi Presiden), no 2 Tahun 2022.

Bahwa TKDN untuk pelaksanaan konstruksi ini sudah ditargetkan minimal diangka 40% jadi kita harus memastikan bahwa pekerjaan konstruksi kita itu kandungan tkdn-nya harus di atas itu," katanya.

Lebih lanjut Dede menjelaskan, untuk target pembangunan dinas pekerjaan umum di tahun 2024 ini dimana terdapat dua pekerjaan besar yang harus dapat dikerjakan atau dituntaskan, yakni kontruksi jalan didalamnya termasuk pekerjaan jembatan, dan pekerjaan irigasi.

"Tentunya pengerjaan jalan dan irigasi yang kewenangan kabupaten ya," jelasnya.

Sehingga untuk memaksimalkan kinerja, Dede akan berupaya melakukan kordinasi, komunikasi selain dengan unsur pemerintah pusat

Juga akan dilakukan pemerintah provinsi juga unsur unsur perusahaan dibidang bisnis seperti halnya di kabupaten Sukabumi terdapat PLTU, Aqua dan lainnya untuk turut membantu bagaimana infrastruktur bisa dilakukan perbaikan.

"Termasuk juga kita mencoba menjajaki unsur unsur bisnis untuk bisa melakukan turut serta, seperti kita ada Aqua, ada PLTU ada yang lainnya, kita harapkan nanti mereka harus bisa, membantu infrastruktur," katanya.***

 

Editor: Ahmad R

Sumber: Media Pakuan

Tags

Terkini

Terpopuler