Network
MEDIA PAKUAN-Ketua Dewan Perwakilan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, perusahaan plat merah Indonesia ini tidak jelas dalam bidang kepemimpinan arah political will.
“Mestinya, Presiden (Joko Widodo, red) dalam hal ini bisa mengajak DPR betul-betul me-security BUMN dari segala intervensi yang tidak sesuai dengan Good Corporate Government,” kata Mardani dalam diskusi rutin digelar partainya secara daring bertajuk “Indonesia Leaders Talk: BUMN antara Aset dan ATM Penguasa", Jumat, 30 Oktober 2020.
Mardani bisa menunjukkan data, fakta dan analisa kerangka fundamental, sekaligus memberikan kritik yang membangun pada Pemerintah.
Baca Juga: Viral Video Dua Anggota TNI Dikeroyok Kelompok Moge Harley Davidson di Bukti Tinggi
“Kalau mau yang gampang. Cuma marah, update status, ya enggak akan jadi pemenang. Tapi siapa mau, if u stop learning, if you stop reading, if you stop thinking, you stop leading. Kita harus terus belajar, terus berpikir, terus buat analisa, terus membaca biar kita bisa,” ujar Mardani.
Dia memaparkan data 10 BUMN terbesar yang pendapatannya sangat jauh lebih kecil ketimbang modal yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan tersebut.
“Mulai dari BRI, Telkom, Pertamina, Mandiri, PLN, Pegadahan, Asahan ,BNI, Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, itu pendapatannya Rp43 triliun tetapi modalnya Rp1.859 triliun, Return on Equity-nya cuma 2.2 persen,” papar Mardani.
Seharusnya, kata dia, sesuai standar Good Corporate Goverment pendapatannya paling tidak sesuai dengan modal diberikan oleh negara.
Baca Juga: Tersangka Spesialis pencurian Sepeda Motor di Medan Berhasil Dirungkus Polisi
Kondisi saat ini kata dia, keberadaan BUMN saat ini masih menjadi "sapi perah".
“Jelas sekali ini sangat tidak efisien. Sangat sangat jauh dari Good Corporate Government. Return on Equity yang sederhana, minimalnya, setara bunga deposito. Jadi, kalau negara masukin depositu, ya dapat uangnya segitu. Ini masukin dapetnya 2.2,” tutur Mardani.
“Tetapi ini menunjukan betapa bahwa adakah BUMN kita ini aset negara atau atm penguasa. Saya menggunakan kalimat BUMN sekarang ini masih jadi sapi perah. Siapa yang memerah perlu kita zooming lebih detail lagi,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati berpandangan, persoalan political will tak akan pernah ada dalam upaya memperbaiki kinerja BUMN.
Jika pemerintah yang tengah berkuasa benar-benar menempatkan posisi perusahaan plat merah ini seperti seharusnya.
Baca Juga: Viral Video Dua Anggota TNI Dikeroyok Kelompok Moge Harley Davidson di Bukti Tinggi
"Jadi sekali lagi sebenarnya kedepan kalau ingin merevolusi bagaimana memposisikan BUMN benar- benar kembali seperti namanya. Yaitu Badan Usaha Milik Negara," ungkapnya dalam diskusi rutin yang digelar PKS secara daring bertajuk “Indonesia Leaders Talk: BUMN antara Aset dan ATM Penguasa,” Jumat, 30 Oktober 2020.
Menurut Enny, negara dan pemerintah merupakan dua hal yang berbeda. Pemerintah bisa berganti tergantung pemenang Pemilu, sedangkan negara pasti selalu memiliki kepentingan yang sama, yakni mensejahterakan rakyatnya.
"Jadi mestinya negara atau BUMN ya sesuai dengan amanat konstitusi harus didedikasikan untuk kepentingan rakyat gitu," ujar Enny.
Lebih jauh dia menjelaskan, sebenarnya tata kelola BUMN ini telah diatur melalui berbagai undang-undang serta aturan turunannya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana keberpihakan dari si pembuat aturan tersebut.
Baca Juga: Tersangka Spesialis pencurian Sepeda Motor di Medan Berhasil Dirungkus Polisi
Sehingga dia menegaskan siapapun pemerintahnya harus bebas dari berbagai kepentingan politik maupun golongan.
"Jadi bukan kepanjangan dari pemerintah. Siapapun pemerintahnya tidak boleh menafsirkan tata Kelola bumn sesuai dengan kiblat politinya. Atau kepentingan politiknya," tambahnya melengkapi.*
