Network
MEDIA PAKUAN - Polemik soal pembangunan IKN, kini semakin memanas dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Pasalnya proyek ini dinilai sebagian masyarakat tidak memihak pada rakyat. 200 KK terdampak imbas pembangunan IKN, mereka harus merobohkan sendiri rumahnya.
Kekecewaan jelas tersirat pada warga terdampak tersebut, salah satunya Rodiah. Ia bingung dan resah karena ada surat otorita dari IKN meminta rumahnya di bongkar yang sudah titempati puluhan tahun tinggal di Kampung Tua Desa Pemaluan di Sepaku Kalimatan Timur.
" Harapan kami masyarakat setempat tidak dirugikan , istilahnya kami inikan warga sini seneng dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN, kami tidak pernah menolak, mendukung sepenuhnya, tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya jangan digusur,"
Baca Juga: Lagi-lagi Jokowi Menginap di IKN, Santap Nasi Goreng Telur Ceplok: Nikmati Makan Malam, Yuk Simak!
" Kemari itu ada surat diminta kami untuk membongkar sendiri rumah kami, itulah yang bikin cemas dan gelisah, walaupun sebenarnya sudah ada pemberitahuan, tapikan bunyinya sangat menyinggung itu itulah kami sangat tidak terima, kan sudah teguran pertama seolah-olah kami tidak boleh lagi tinggal disini dan menbangun dikawasan inti"
" Padahalkan kami tidak membangun di kawasan inti, dan anehnya kawasan itupun belum ada ganti ruginya sampai sekarang belum ada sudah dua tahun," papar Rodiah.
Dasar itulah sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, menegaskan penolakan terhadap upaya penggusuran, perampasan tanah, dan pembongkaran paksa rumah warga demi proyek pembangunan IKN.
Mareta Sari, yang merupakan perwakilan Koalisi, menegaskan bahwa masyarakat lokal dan adat memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara, bukan diusir demi pembangunan IKN.
