Network
MEDIA PAKUAN - Sistem pemerintahan Jokowi baru saja mendapat tamparan keras dari legislator senayan asal Sukabumi, Heri Gunawan. Hal ini berkaitan dengan utang negara yang kini membengkak, sedangkan pertumbuhan ekonomi malah minus.
Heri mengungkapkan, idealnya utang menumpuk harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan harus didorong untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemerintah harus melakukan solusi konkrit untuk meningkatkan kontribusi utang terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam press release yang diterima Media Pakuan pada Kamis, 6 Mei 2021.
Baca Juga: Dikira Ridwan Kamil, Atalia Praratya Ternyata Dapat Pesan Manis dari Sosok Ini
Diketahui berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2021 minus sebesar 0,74 persen (yoy) dan minus 0,96 persen (qtoq).
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih minus, utang luar negeri pemerintah Indonesia juga terus bertambah dan semakin membengkak.
Per akhir bulan Maret 2021 utang pemerintah Indonesia sudah setara dengan 41,64 persen dari PDB yakni mencapai Rp6.445,07 triliun.
Artinya jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia terhadap jarak untuk mencapai batasan utang sudah semakin dekat.
Akan tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap utang pemerintah Indonesia tersebut masih relatif kecil, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain.
Padahal pengumuman BPS yang terkait pertumbuhan ekonomi yang masih minus semakin menyulut pertanyaan publik berkenaan efektifitas utang pada pertumbuhan ekonomi.
Heri Gunawan juga berpendapat bahwa akselerasi belanja negara dan program PEN harusnya dipercepat.
"Percepat PEN agar memiliki efek domino terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB. Presiden Jokowi harus menegur menteri yang masih lambat," tandasnya.
Baca Juga: Hasil Penyekatan Mudik, Polda Metro Jaya Sudah Putarbalikkan 725 Kendaraan
Menurutnya salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah mobilitas masyarakat, maka program vaksinasi harus lebih dipercepat agar tercipta herd immunity dan bisa meningkatkan mobilitas masyarakat.
"Berutang seperlunya saja, jangan sampai uang hasil utang menjadi SiLPA, karena harus membayar bunga. Daripada untuk bayar bunga, mending APBN digunakan untuk stimulus perekonomian," katanya.
Kemudian, sambung pria yang akrab disapa Hergun itu, perlu ada upaya yang lebih konkrit untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan.
Sebab selama pertumbuhan kredit masih lesu maka akan sulit menumbuhkan ekonomi. Ia menyebut perlu dipertimbangkan agar BI kembali menurunkan suku bunganya.
"Jika itu bisa direalisasikan maka akan dapat mendorong pertumbuhan PDB yang positif dan yang sekaligus mengentaskan Indonesia dari jurang resesi," terangnya.
Baca Juga: Usai Sunda Empire, Polda Metro Jaya Amankan Jenderal Kekaisaran Sunda Nusantara
Hergun menegaskan, pandemi Covid-19 jangan menjadi ladang aji mumpung menambah utang, seharusnya utang digunakan secara maksimal untuk pemulihan ekonomi.
DPR sudah memberikan persetujuan terhadap Perppu Corona menjadi undang-undang, yang di dalamnya terdapat pasal sakti membolehkan defisit APBN melebihi 3 persen selama 3 tahun.
"Sehingga selama tiga tahun ini defisit APBN dipatok Rp1.000 triliun. Nanti pada 2023 ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Maka Pemerintah harus memanfaatkan tiga tahun ini dengan produktif," pungkasnya.***
