Network
"Vaksinasi di KPK diberikan kepada orang-orang yang kesehariannya bertugas dan berada dilingkungan KPK. Penetapan ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga berbasis data," katanya, menjawab pertanyaan media, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 26 Februari 2021.
Baca Juga: Sah! Ridwan Kamil Lantik 5 Kepala Daerah di Jawa Barat di Ruangan Utama Gedung Merdeka, Kota Bandung
Berdasarkan data perkembangan kasus penularan di KPK saat ini sudah tercatat lebih dari 100 kasus positif Covid-19. Sehingga hal tersebut perlukan dilakukan untuk melindungi orang-orang yang kesehariannya bertugas dan berada dilingkungan KPK.
Namun Ernest Prakasa dan para warganet nampaknya tidak bisa menerima keputusan tersebut dan banyak meninggalkan komentarnya di media sosial.
"Sy lebih ikhlas yg didahulukan ... para abang2 bajaj, petugas2 kebersihan, linmas, petugas catat meter pln/pdam, driver2 online, supir2 angkutan umum...drpd jijik mereka2 yg mkn uang negara..para2 koruptor...enak2 saja pakai uang pajak gw," tulis seorang warganet menimpali postingan Ernest Prakasa.
Baca Juga: Cek BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 Juta via SMS, Ada 294.160 Rekening Ditargetkan Kemnaker
Netizen lain mengatakan bahwa harus berpikir positif terhadap pemberian vaksinasi untuk koruptor yang didulukan.
"Kalau dipikir pendek memang terasa tak adil. Tapi kalau dipikir lebih panjang, vaksin didahulukan buat mereka, agar tak lagi menjadi alasan penundaan proses penyidikan atau proses persidangan. Di KUHAP ada batasan penahanan untuk terdakwa. Baik yg ditahan KPK atau kejaksaan," katanya.
Baca Juga: Jutaan Formasi ASN Dibuka di Seleksi CPNS 2021, Berikut Persyaratan dan Rincian Lengkapnya
"KPK cuma boleh menahan 120 hari. Lalu 14 hari buat bikin surat dakwaan. penahanan oleh Kejaksaan juga terbatas. Kalau ada yg kena Covid bergejala, cukup banyak waktu terbuang,"
