Network
MEDIA PAKUAN - Prancis menjadi sorotan dunia mereka menilai negara tersebut telah mengalami kemunduran dalam menjamin hak asasi manusia.
Tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, namun sampai ke tingkat pemerintahan Prancis
Baru-baru ini pemerintah Prancis mengeluarkan Undang-Undang yang melarang menggunakan jilbab bagi wanita Muslim dalam olahraga.
Undang-undang tersebut telah direstui oleh senat Prancis sendiri. pada Senin,24 januari 2022.
Baca Juga: Heran! Fadly Faisal Tulis Caption Manis untuk Fuji, Netizen : Tumben Banget
Melansir dari TRT World, Senat Prancis telah memilih untuk melarang simbol agama yang mencolok dalam olahraga, sebuah langkah yang terutama ditujukan untuk wanita Muslim negara itu.
Menurut politisi sayap kanan yang memilih keputusan tersebut, langkah yang menargetkan wanita Muslim di negara itu diambil untuk kepentingan yang disebut netralitas agama.
Sementara menurut seorang pembela hak asasi manusia di Prancis Maria De Cartena mengatakan
"Langkah ini bertujuan untuk menekan semua bentuk subjektivitas Muslim mengenai keyakinan dan ibadah, budaya dan ekspresi politik,' ucapnya
Baca Juga: Lee Seung Hoon Jadi Satu-satunya Member WINNER yang Terinfeksi Positif Virus Covid-19
Herannya Langkah yang jarang terjadi, keputusan kontroversial itu ditentang oleh pemerintah Emmanuel Macron, padahal mereka telah melakukan beberapa tindakan keras terhadap umat Islam dalam beberapa tahun terakhir.
Tercatat yang menyetujui 160 suara berbanding 143 di majelis tinggi parlemen, keputusan tersebut merupakan demonstrasi bahwa Islamofobia dilembagakan," tambah De Cartena, kepada TRT World.
Sebuah undang-undang yang diklaim oleh pemerintah Prancis ditujukan untuk memerangi "ekstremisme Islam".
Tetapi para kritikus mengatakan membatasi kebebasan beragama dan secara tidak adil menargetkan Muslim.
Baca Juga: GEMPAR! 4000 Umat Muslim Bertambah Setiap Tahunnya di Jerman, Kenapa Bisa Memilih Agama Islam?
Langkah terbaru oleh Senat Prancis mengikuti serangkaian pembatasan dalam beberapa tahun terakhir yang secara sistematis menekan umat Islam.
De Cartena mengatakan bahwa dalam pemungutan suara melalui keputusan terbaru, Senat "menunjukkan bahwa kebijakan Islamofobia dan perang melawan Islam dan Muslim; bersifat permanen dan ada di mana-mana di bidang politik, hukum, media."
Awal bulan ini, sebuah penelitian di Prancis menemukan kecenderungan kuat oleh media negara itu untuk memberikan waktu tayang kepada suara-suara sayap kanan dan memperkuat pandangan pinggiran mereka.
Tahun lalu parlemen Prancis melarang perempuan Muslim menghadiri perjalanan sekolah anak-anak mereka sambil mengenakan jilbab, sebuah simbol yang dianggap sebagai ancaman bagi semua hal yang diperjuangkan Republik.
Baca Juga: Waspada! Inilah Masalah Menstruasi yang Jarang Kamu Perhatikan
Langkah tersebut didukung oleh Macron pada saat itu dan merupakan bagian dari narasi pemerintah "bahwa perjuangan melawan 'separatisme Muslim' adalah perjuangan sehari-hari," kata De Cartena.
Fokus seperti laser Macron pada minoritas Muslim di negara itu yang berjumlah 5,4 juta, isu-isu yang saling bersilangan ini hanya diperkuat dengan pemilihan presiden yang tinggal beberapa bulan lagi dan partai-partai di kiri dan kanan spektrum politik bersaing untuk tampil keras dalam praktik Muslim.
De Cartena khawatir bahwa langkah terbaru untuk melarang perempuan bermain olahraga kecuali mereka mematuhi perintah negara hanya akan meningkatkan "pemisahan Muslim dari masyarakat lainnya."
“Tujuannya di sini adalah untuk melarang lebih banyak lagi semua penanda Islam,” tambah De Cartena.***
