Network
MEDIA PAKUAN - Rencana menaikkan harga tarif masuk Pulau Komodo hingga mencapai Rp3,75 juta per orang mulai 1 Agustus 2022 lalu akhirnya akan dievaluasi oleh pemerintah pusat.
Kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat usai adanya aksi mogok dari para pelaku pariwisata di daerah tersebut yang berasal dari berbagai sektor.
Asosiasi Pelaku Wisata dan Individu pelaku wisata di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai aturan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo.
Mereka menilai tiket yang ditetapkan pemerintah harganya tidak masuk akal.
Maka dari itu pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan akan melakukan evaluasi terkait kenaikan tarif masuk Pulau Komodo.
Kenaikan tarif masuk Pulau Komodo nantinya akan disusun dengan pertimbangan konservasi dan rehabilitasi yang akan dilakukan di kawasan pulau tersebut.
"Nanti kita evaluasi dan nanti kita akan lihat lagi karena memang ada konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan," kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Jum'at 5 Jum'at 2022.
Belum lagi, kata Airlangga rencana menaikkan tarif juga harus diikuti dengan pembatasan jumlah wisatawan yang masuk ke salah satu kawasan wisata super prioritas nasional itu.
"Ditambah lagi dengan adanya pembatasan jumlah (wisatawan) Tentu akan perhatikan dan dibahas dengan kementerian teknis," ucap Airlangga Hartarto.
Asosiasi Pelaku Wisata dan individu pelaku wisata sebelumnya merespons kebijakan pemerintah dengan melakukan aksi mogok berjamaah di seluruh Taman Nasional Pulau Komodo selama satu bulan.
Lebih luas, seluruh layanan jasa wisata yang ada di Manggarai Barat ikut setop beroperasi hingga satu bulan.
Jenis layanan jasa wisata mulai dari pemilik kapal wisata, penyedia jasa transportasi darat, pemilik restoran dan hotel, fotografer, pemandu wisata hingga pelaku usaha kuliner mengikuti aksi mogok berjamaah.
Dampak dari aksi unjuk rasa itu merembet ke jenis layanan angkutan umum yang biasa beroperasi menjemput wisatawan di Bandara Komodo Labuan Bajo.
Bukan hanya itu, mobil dinas serta angkutan bus milik pemerintah daerah setempat juga tidak ada di area bandara itu.
Aksi mogok berjamaah ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat yang mematok tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar mencapai Rp 3,75 juta per orang.***
