Network
MEDIA PAKUAN - Baru-baru ini, beredar sebuah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatasnamakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum.
Dalam SPMK bodong tersebut, diperintahkan paket pekerjaan renovasi gedung sekolah, dimana Uu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Merasa namanya diseret, Wagub Jabar mengingatkan Baraya Warganet (Barnet) untuk hati-hati, serta tidak mudah percaya dengan kegiatan yang mengatasnamakan dirinya.
Uu juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah tindak pidana yang mencemarkan nama baik pribadi, juga pemerintah provinsi (Pemprov).
Baca Juga: Cynthiara Alona Terjerat Kasus Prostitusi Online, Simak Sederet Artis Tersandung Bisnis Haram
Selain itu, Gubernur maupun Wakil Gubernur secara hukum tidak berhak menandatangani hal tersebut dan bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagram @ruzhanul, sebagaimana dilansir oleh Media Pakuan.
"Kepada Barnet dimohon untuk tidak percaya akan adanya kegiatan yang mengatasnamakan saya sebagai pejabat pembuat komitmen.
Pemalsuan tandatangan untuk dokumen merupakan sebuah pidana. Dalam hal ini, Gubernur maupun Wakil Gubernur secara hukum tidak berhak menandatangani hal tersebut dan bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ini merupakan tindak pidana yang mencemarkan nama baik pemerintah provinsi dan nama baik saya pribadi," tulisnya pada Kamis, 18 Maret 2021.
Dikutip dari pupr.inhilkab.go.id, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Kriteria seorang PPK terdapat dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa ( LKPP ) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pasal 5.***
