Network
MEDIA PAKUAN-Banyaknya warga Rohingya yang melakukan migrasi ilegal melalui laut ke berbagai negara mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Diperkirakan, lebih dari satu juta jumlah mereka mendiami kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh.
Pada pertemuan tingkat tinggi para Menlu ASEAN (AMM) ke-53 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu kemarin, Menlu RI Retno L.P. Marsudi mengangkat isu Rohingya secara khusus.“Indonesia mendesak Myanmar, dengan bantuan negara ASEAN agar dapat menyelesaikan akar permasalahan dengan tujuan repatriasi dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bemanfaat,” kata Retno, dikutip dari Beritabulukumba yang disadur dari Antara, Rabu 9 September 2020.
Baca Juga: Tayang Bulan Depan, Jang Dong Yoon Berbeda Dalam Drakor SEARCH
Pada 7 September 2020, Indonesia menerima 297 orang Rohingya yang tiba di pantai Aceh. Mereka sempat terombang ambing di lautan. Sebelumnya Indonesia juga menyelamatkan 99 warga Rohingya di perairan Aceh pada 24 Juni 2020.“Yang dilakukan Indonesia berdasarkan pertimbangan kemanusiaan untuk menampung mereka secara temporer. Namun, Indonesia menekankan bahwa akar permasalahan dari situasi ini harus diselesaikan,” tegas Retno.
Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama ASEAN untuk melawan kejahatan lintas batas termasuk penyelundupan manusia. Karena diduga warga Rohingya merupakan korban dari kejahatan lintas batas.
Konflik kemanusiaan yang meletus di Rakhine State sejak tahun 2017 silam menjadilkan Rohingya menjadi salah satu isu yang paling disorot dunia internasional.
Berbagai laporan menyebutkan warga Rohingya mengalami persekusi dan pelanggaran HAM sejak tahun 2012. Laporan lainnya menyebutkan, mereka dianggap sebagai kelompok etnis di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan. Etnis yang mayoritas Muslim itu tidak memiliki hak kewarganegaraan yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan di Myanmar.
Baca Juga: Institusi Pendidikan di Kota Sukabumi Di Lockdown, Ratusan Pelajar dan Guru Diswab
Pemerintah Myanmar sendiri menolak hak kewarganegaraan Rohingya dan mengklaim mereka sebagai imigran ilegal yang datang dari Bangladesh.
