Network
MEDIA PAKUAN- Usai menjatuhkan hukuman mati kepada 10 anggota Ikhwanul Muslimin.
Mesir menjadi sorotan dunia tak hanya PBB yang mengencam, Mesir juga dicap sebagai negara yang melanggar Hak Asasi Manusia(HAM).
Seperti diketahui, kelompok oposisi sekuler, sebagian besar telah dihancurkan sejak Presiden Abdul Fattah al-Sisi berkuasa setelah menggulingkan pendahulunya yang berafiliasi dengan Ikhwan, Mohamed Morsi, dalam kudeta militer pada 2013.
Ribuan anggotanya telah ditahan, dibunuh, atau dipaksa tinggal di pengasingan karena takut akan penganiayaan di dalam negeri sejak kelompok itu dilarang dan dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Baca Juga: Boy William Umumkan Dirinya Terpapar Virus Covid-19, Minta Warganet untuk Waspada!
Morsi meninggal dalam tahanan pada Juni 2019 setelah jatuh sakit selama sidang pengadilan.
Pelanggaran HAM
Sisi, yang menjabat sebagai menteri pertahanan Morsi, telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia mengawasi pembunuhan massal terburuk warga sipil dalam sejarah modern Mesir.
Setelah pembubaran mematikan pada 2013 dari aksi duduk memprotes kudeta terhadap pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu.
Kelompok hak asasi memperkirakan bahwa Mesir menahan sekitar 60.000 tahanan politik.
Baca Juga: PBB Kencam Mesir Lakukan Hukuman Mati Pada 10 Anggota Ikhwanul Muslimin
Jenderal yang menjadi presiden, pada gilirannya, telah membenarkan tindakan keras itu sebagai bagian dari “perang melawan teror”, sambil menyangkal bahwa negara itu memiliki tahanan politik.
Di bawah pemerintahan Sisi, Mesir telah mengeksekusi orang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya negara terburuk ketiga di dunia – setelah China dan Iran – dalam hal jumlah eksekusi pada tahun 2020, menurut Amnesty International.
Pada bulan Oktober dan November tahun itu saja, pihak berwenang Mesir mengeksekusi setidaknya 57 pria dan wanita, 49 di antaranya hanya dalam 10 hari.***
