MEDIA PAKUAN - Arab Saudi mengubah muatan buku-buku sekolah termasuk soal Yahudi dan Kristen yang menghapus narasi soal musuh Islam.
Materi dalam buku-buku pelajaran di Arab Saudi belakangan dilaporkan telah mengalami perubahan.
Para peneliti mengamati bahwa materi pelajaran di Saudi kini mengarah ke moderat, termasuk pembahasan soal kaum Yahudi dan umat Kristen dengan menghapus narasi musuh Islam.
Mulai dari perubahan soal peran gender hingga promosi terhadap perdamaian dan toleransi.
Di antara semua perubahan itu, ada suntingan terkait orang Yahudi, Kristen, dan konflik Israel-Palestina.
Baca Juga: Ritual Ibadah Haji 2024, Ujian Akhir Sekolah di Arab Saudi Digelar Lebih Awal
Sebuah laporan yang dirilis Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se) menemukan bahwa “nyaris semua contoh yang menggambarkan orang Kristen dan Yahudi dengan cara yang negatif” telah dihapus dari buku teks Saudi terbaru.
Contoh paling menonjol yaitu dihapusnya anggapan bahwa orang Yahudi dan Kristen adalah musuh Islam. Atau bahwa orang Yahudi dan Kristen dikritik karena menghancurkan dan memutarbalikkan Taurat dan Injil.
Terkait konflik Israel dan Palestina, IMPACT-se menemukan adanya moderasi, meski belum sepenuhnya menerima Israel.
Misalnya, referensi untuk Israel yang dahulu disebut “musuh zionis” telah diganti dengan “pendudukan Israel” atau “tentara pendudukan Israel.”
Meski begitu, belum ada pembahasan soal Holocaust.
Dalam kurikulum 2022-2023, pelajaran tentang puisi patriotik menghapus contoh “menentang pemukiman Yahudi di Palestina.”
Baca Juga: Lewat FilmThe Book of Sun! Cikabal Bakal Film Horor Sineas Arab Saudi
Buku pelajaran studi sosial sekolah menengah atas kini tak lagi berisi bab yang menggambarkan hasil positif dari Intifada Pertama, pemberontakan Palestina pada akhir 1980-an melawan Israel.
Satu buku teks bahkan “menghapus semua bab yang membahas perjuangan Palestina.”
Pengamatan IMPACT-se terhadap buku-buku pelajaran di Saudi ini sendiri dilakukan sejak awal 2000-an.
Mereka memeriksa perubahan pada lebih dari 80 buku pelajaran dari kurikulum Riyadh 2022-2023.
Pengamatan juga dilakukan terhadap 180 buku pelajaran dari kurikulum sebelumnya.
Kurikulum sekolah Arab Saudi selama bertahun-tahun berada di bawah pengawasan ketat negara Barat usai insiden serangan (9/11 ) terjadi 11 September 2001. Saat itu, 15 dari 19 pelaku penyerangan merupakan orang Saudi.
Sejak kejadian itu, Riyadh secara bertahap mulai menghapus konten radikal dari buku-buku teksnya.
Kristin Diwan, sarjana senior di Gulf State Institute di Washington, menilai perubahan buku-buku ini sejalan dengan orientasi politik baru Saudi “dengan keluarga penguasa yang menjadi pusat legitimasinya.”
“Ini memungkinkan pelonggaran bahasa agama yang merendahkan Syiah, Yudaisme, dan Kristen. Ini juga memberikan kebebasan yang lebih strategis bagi kepemimpinan untuk tawar-menawar tentang isu-isu agama ini, seperti yang terlihat melalui penekanan yang lebih besar ditempatkan pada perdamaian dan toleransi,” katanya.
Sementara itu, peneliti kebijakan luar negeri Saudi dan hubungannya dengan Israel, Aziz Alghashian, menilai amandemen buku teks Saudi bukan merupakan transisi besar menuju penerimaan terhadap Israel.
Menurutnya, perubahan itu menunjukkan bahwa “Saudi mungkin punya pemahaman yang lebih baik tentang Israel”, usai selama ini memandang negatif Tel Aviv.
Perubahan isi buku pelajaran ini juga terjadi di tengah wacana normalisasi hubungan Israel-Saudi yang makin santer belakangan ini. Pemerintah Amerika Serikat terus berupaya mendorong Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel demi mengedepankan Abraham Accords.
Selama ini, Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Salah satu alasannya yakni solidaritas Saudi terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka.
Kendati begitu, pada tahun lalu, Saudi membuka wilayah udaranya bagi maskapai Israel untuk yang pertama kalinya. Ini menunjukkan interaksi keduanya yang semakin baik.
Namun, meski ada interaksi ini, Saudi bersikeras bahwa tak akan ada rujuk dengan Israel jika tak ada solusi nyata soal Palestina.***