MEDIA PAKUAN- Rencana Korea Selatan untuk memberikan kompensasi kepada warganya yang dipaksa bekerja atau diperbudak oleh perusahaan Jepang selama Perang Dunia 2, menuai kecaman keras dan penolakan dari para korban kerja paksa.
Para korban yang berunjuk rasa pada Selasa 7 Maret 2023 di Seoul, mengecam rencana kontroversial pemerintahnya yang akan menggunakan dana dari Korea Selatan.
Mereka menilai niat untuk mengakhiri perselisihan bersejarah kedua negara, namun memakai uang kotor dari pemerintahnya.
Kedua negara memulihkan hubungan diplomatik pada tahun 1965, dengan kesepakatan reparasi yaitu dari hibah dan pinjaman murah sekitar $800 juta.
Jepang bersikeras bahwa dengan perjanjian itu masalah terlah diselesaikan.
Korea Selatan akan membayar para korban dengan uang perusahaan Korea Selatan yang diuntungkan dari kesepakatan reparasi tahun 1965.
Namun kelompok korban menuntut permintaan maaf dari Jepang dan kompensasi langsung dari perusahaan yang terlibat, seperti Nippon Steel dan Mitsubishi.
Perusahaan Jepang Nippon Steel, Senin, mengatakan bahwa perusahaannya menganggap bahwa masalah ini telah diselesaikan dengan perjanjian 1965.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, mengungkapkan sangat penting bagi Seoul untuk membangun masa depan hubungan dengan mantan penjajah kolonialnya.
Namun rencana itu menjadi pertaruhan politik di dalam negeri, di mana banyak pihak yang memendam kebencian mendalam terhadap Jepang.
Seoul yang berusaha untuk lebih dekat dengan Tokyo, berupaya menyelesaikan masalah yang masih tersisa sejak pendudukan brutal Jepang pada tahun 1910-1945 di semenanjung Korea.
Setelah Seoul mengumumkan rencana kompensasi, kedua negara merencanakan pemulihan hubungan dagang, dimana Korea Selatan juga menghentikan kasus pembatasan perdagangan Jepang di Organisasi Perdagangan Dunia.
Jepang dan Amerika Serikat menyambut baik rencana tersebut, namun tidak memungkinkan untuk permintaan maaf dan hanya mengisyaratkan kontribusi sukarela dari perusahaan Jepang yang terlibat.
Seoul, Tokyo, dan Washington bahu-membahu untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang semakin meningkat, sekaligus melawan pengaruh regional dari China.
Sebelumnya pada tahun 2018 ketegangan dengan Jepang meningkat setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan untuk memerintahkan Nippon Steel dan Mitsubishi untuk memberi kompensasi kepada pekerja paksa Korea.
Jepang yang marah membatasi perdagangan ekspor pada bahan kimia yang penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan pada 2019.
Menurut data dari Seoul, selama periode kolonial sekitar 780.000 warga Korea di paksa bekerja oleh Jepang.
Jumlah tersebut tidak termasuk wanita Korea yang dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Jepang.***