MEDIA PAKUAN - Sejak 1 Februari, militer Myanmar telah menyebabkan banyak kekacauan karena kudeta yang mereka lakukan terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Dan setelah berdiskusi dengan ASEAN, militer Myanmar pun berjanji akan menghentikan kudeta dengan satu syarat.
Satu syarat ini perlu dipenuhi ASEAN sebagai janji junta militer dalam menyerahkan kekuasaan yang bisa membuat Myanmar kembali damai.
Baca Juga: Gengsi dengan Teknologi China, AS buat RUU Besar-Besaran
Kudeta oleh militer ini memang telah membuat negeri harus melalui pertumpahan darah setiap hari, penduduk menderita, dan krisis ekonomi, yang membuat ASEAN akhirnya ikut campur tangan dan mengambil sikap untuk membantu menghentikan kekacauan.
April kemarin, ASEAN telah mengadakan pertemuan dengan militer Myanmar guna mendapatkan kesepakatan agar kudeta segera dihentikan.
Pertemuan itupun menghasilkan konsensus yang telah disepakati, meski sayangnya hingga kini prosesnya masih berjalan lambat dan belum menampakkan hasil yang berarti.
Baca Juga: Klaim BST Bansos Kemensos Rp300 Ribu di cekbansos.kemensos.go.id, Cuma Login Pakai NIK dan KTP Saja
Sebelumnya militer Myanmar mengakui bahwa mereka memiliki alasan tersendiri di balik aksi kudeta yang telah menghancurkan hampir seluruh negeri.
Militer membela diri dengan mengatakan bahwa partai berkuasa Aung San Suu Kyi telah melakukan kecurangan dan penipuan, sementara pengaduan mereka tentang penipuan itu malah diabaikan oleh komisi pemilihan yang lama.
Karena ini militer tak bisa menahan diri dari kepemimpinan Aung Sang Suu Kyi hingga akhirnya memutuskan untuk mengkudeta.
Baca Juga: Kesal Diberi PHP, Ribuan Perawat Selandia Baru Mogok Bekerja, 'Kami Berdiri Selama Pandemi'
Dikutip melalui CNN World, setelah pertemuan ASEAN memiliki beberapa fokus yang berpusat pada penyelidikan dugaan kecurangan dalam pemilihan November, mengelola epidemi virus corona Myanmar dan menyelenggarakan pemilihan lain.
Bila hal itu bisa diberantas, junta militer berjanji akan menyerahkan kekuasaan.
“Menteri memberi tahu pertemuan itu bahwa satu-satunya cara untuk memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni adalah melalui lima poin program masa depan yang dideklarasikan pada Februari,” ungkap harian Global New Light of Myanmar melaporkan. ***