Puluhan Warga Unjuk Rasa Minta Pemkot Sukabumi Lunasi Utang kepada Sejumlah Vendor

- 11 Juni 2024, 16:15 WIB
Unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi soal dugaan utang kepada vendor yang belum dilunasi Pemda.
Unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi soal dugaan utang kepada vendor yang belum dilunasi Pemda. /Manaf Muhammad/



MEDIA PAKUAN - Puluhan warga dari sejumlah vendor dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia Beaurocracy and Service Watch (IBSW) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Selasa 11 Juni 2024.

Aksi unjuk rasa kemudian bergeser ke depan gedung DPRD Kota Sukabumi. Massa aksi menuntut Humas Protokoler (Humpro) Pemerintah Kota Sukabumi untuk segera melunasi utang pembayaran kepada sejumlah vendor sejak 2019.

Koordinator aksi demo Elut Haikal mengatakan, utang yang dimiliki Pemkot kepada sejumlah vendor terjadi pada 2019 dan 2020. Lebih lanjut, jumlah vendor yang memiutangkan ada sepuluh.

"Pengusaha (vendor) ada yang berbadan hukum dan ada yang biasa, seperti pedagang bunga belum terbayarkan sampai 4 tahun. Ada yang diminta dana talangan untuk kebutuhan pemda tapi pembayaran tidak dibayarkan. Ada cicilan tapi sampai sekarang tidak tuntas tuntas," katanya, Selasa 11 Juni 2024.

Baca Juga: Tangis IRT Sukabumi Mohon Keringanan Hukuman Usai Habisi Nyawa Debt Collector

Kerugian material yang dialami sejumlah pengusaha akibat persoalan tersebut menurut Elut nilainya mencapai milyaran rupiah.

"Kerugian pengusaha awalnya Rp3,6 miliar, tapi setelah ada pembayaran tinggal sisa Rp1,8 miliar," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, telah ada perjanjian kerjasama dengan vendor sebelumnya. Namun dia menilai pemerintah daerah tidak kunjung memenuhi janji untuk membayar utang.

"Jelas ada perjanjian (kerjasama) kenapa harus cair itu uang di bank karena ada resmi ada SPK (surat perintah kerja) nya ada ininya. Cuman SPK itu kegiatan itu masuk tidak dalam RAPBD betul kan dewan juga harus mengetahui. Kemudian setelah ada SPK resmi kenapa pembayaran ga resmi? kan kalau SPK mah kalau SPK itu lahir berarti pembayaran sudah harus disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran," tambahnya.

Halaman:

Editor: Manaf Muhammad


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah