Network
MEDIA PAKUAN - Pendiri Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan setahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin, rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat.
Hal ini dikatakan Fadli Zon terkait genap setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2020.
Jika digabungkan dengan periode pertama, maka genap 6 tahun Indonesia berada di bawah pimpinan Jokowi.
Baca Juga: Aksi Unjukrasa BEM Terkait UU Cipta Kerja Hasilkan 2.1 Ton Sampah
"Saya mencatat ada 4 beban berat yang bobotnya kian besar selama pemerintahan Presiden Jokowi berlangsung," ucapnya.
Demikian dilansir dari artikel Bekasi.Pikiran-rakyat.com berjudul "Setahun Beban Rakyat Kian Berat, Fadli Zon Beberkan 4 'Dosa' Jokowi-Ma'ruf Terasa Sampai Anak Cucu"
Fadli Zon menyebutkan pertama adalah beban utang. Hal ini akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan yang tunakonsep. Indonesia kini harus menanggung beban utang yang sangat berat.
"Mengutip laporan Bank Dunia International Debt Statistics 2021, utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah," terang Fadli Zon.
Saat ini utang luar negeri kita lebih dari US$402 miliar atau sekitar Rp6,000 triliun, jauh lebih besar dibanding utang Argentina, Afrika Selatan, ataupun Thailand," tambahnya.
Baca Juga: Palestina Sentil Uni Emirat Arab Soal Bangun Kesepakatan dengan Israel
Selain utang luar negeri tahun ini juga, kata Fadli Zon, pemerintah telah menerbitkan global bond sebesar US$4.3 miliar dengan tenor 30 tahun, artinya utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050.
Jadi menurutnya, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara, pemerintah justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban anak cucu kita nanti.
"Warisan berbentuk gunungan utang, bayangkan dengan total utang pemerintah yang mencapai Rp5.594.9 triliun rupiah per Agustus lalu, setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar Rp20.5 juta, sejarah kelak mencatat, anak cucu kita akan menerima warisan utang," ucapnya.
Baca Juga: Farmhouse Lembang Wisata Bandung yang menyuguhkan Pemandangan Menakjubkan
Beban yang kedua kata Fadli Zon adalah beban hukum, kerusakan tatanan hukum di pemerintahan sekarang ini sangat kasat mata.
"Dulu di periode pertama kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi, kini di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi Omnibus Law Cipta Kerja," ucapnya dikutip dari kanal YouTube Fadli Zon Official, Rabu, 21 Oktober 2020.
Tak heran menurutnya, banyak investor asing yang bahkan memprotes beleid baru ini, sebab UU telah membuka banyak sekali front conflict, sementara investor yang sesungguhnya biasanya tak suka konflik, mereka butuh stabilitas dan kepastian hukum.
Baca Juga: Enam Tersangka Pembunuh Wartawan Media Online Ditangkap Bareskrim Polri
"Jadi alih-alih menciptakan kepastian dan stabilitas, Omnibus Law sudah terbukti melahirkan konflik dan instabilitas, terbukti semakin banyak demonstrasi dari kalangan buruh, pelajar, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, bahkan sejumlah pihak ada yang menganjurkan pembangkangan sipil," ucapnya.
Beban yang ketiga menurut Fadli Zon adalah beban perpecahan, di periode sekarang ini masih ada upaya untuk bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.
"Menteri Agama misalnya berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya, Pancasila yang seharusnya alat pemersatu melalui draf RUU haluan ideologi Pancasila, justru membuat banyak marah orang dan bahkan menjadi pemecah belah," bebernya.
Baca Juga: Hari Santri Nasional Dilatari Resolusi Jihad Hingga Memicu Peristiwa 10 Nopember 1945
Menurutnya di periode kedua ini, presiden seharusnya belajar membangun pemerintahan yang berusaha melakukan proses rekonsiliasi, bukan mempertajam segregasi.
Dan beban yang keempat adalah, beban sosial. Menurutnya, rakyat kini bebannya kian berat, sebelum ada pandemi Covid-19, rakyat sudah banyak terbebani oleh kebijakan pencabutan subsidi.
Kenaikan tarif listrik, BBM, tol, BPJS kesehatan, dll. Kini beban rakyat bertambah akibat pandemi sejak maret 2020 lalu.
"Ironisnya pemerintah terkesan menggunakan pandemi ini justru sebagai momen menolong para pengusaha atau taipan, bukan lebih banyak menolong rakyat kecil.
Baca Juga: Pecundangi PSG 2-1 Manajer Manchester United Solskjaer: Ini Tak seperti Biasanya
Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) misalnya, 24 persennya digunakan untuk menolong korporasi dan hanya 12 persen saja yang digunakan untuk belanja kesehatan," jelasnya.
Tak heran, menurut sejumlah survei kata Fadli Zon, seperti yang dilakukan Litbang Kompas misalnya, mayoritas rakyat mengaku tidak puas pada pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, ketidakpuasan dalam bidang ekonomi dan hukum adalah yang paling besar.
"Mudah-mudahan dalam waktu ke depan, kita diberikan kebijakan-kebijakan pro rakyat dan mempermudah kehidupan rakyat oleh pemerintahan pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin," tutup Fadli Zon.*** (Ghiffary Zaka - PR Bekasi)
