Network
MEDIA PAKUAN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut tudingan yang disampaikan delegasi Vanuatu soal pelanggaran HAM di Papua, sangat mengada-ada.
"Silakan, di sana lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan-penyelidikan. Nanti, kita gunakan, lalu ambil keputusan atau sikap sebagai sebuah negara. Institusi," kata Mahfud, dikutip dari RRI, Kamis 1 Oktober 2020.
Mantan Ketua MK ini menyebut, perwakilan Vanuatu mengada-ngada. Dia tidak menerima ada intervensi luar negeri dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Baca Juga: Kelola Keuanganmu di Usia 20-an Agar Tetap Aman Habis Gajian
"Dia itu (Vanuata, red) bukan orang Papua. Vanuatu bukan rakyat, tidak mewakili rakyat Papua karena Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua, itu saja," ucap Mahfud.
Sebelumnya Pemerintah Vanuatu tetap ngotot menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Tudingan tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75, baru-baru ini.
PM Vanuatu Bob Loughman menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik menyerukan agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
Sebab pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-34 pada 2017, Vanuatu dan enam negara lain menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan marginalisasi, dan kejahatan kemanusiaan terjadi di Papua.
Baca Juga: RI Pernah Alami Deflasi 3 Bulan Berturut-turut, BPS: Terakhir Terjadi Tahun 1999
Semua pihak menyelidiki berbagai peristiwa terjadi di Papua. Menurut dia, saat ini bukan rahasia umum di Papua terdapat kelompok kelompok resisten menggunakan isu HAM sebagai alat propaganda.
Republik Vanuatu adalah negara yang berada di gugusan Pasifik. Negara ini memang cukup vokal dan kerap menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua.
Vanuatu pernah menyusupkan tokoh separatis Papua Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa sekitar Januari tahun lalu.
Isu soal Papua sendiri bukan pertama kali diangkat Vanuatu dalam sidang PBB tahun ini.*** (Siti Saadah Nurlaela)
