Network
MEDIA PAKUAN-Direktur Demokracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi menilai jumlah penyelenggara pemilu yang positif Covid-19 berpotensi lebih banyak.
Bahkan, jika ada kewajiban untuk melakukan swab test. Tidak hanya di jajaran KPU, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com berjudul "Tiga Petinggi KPU Positif Covid-19, Opsi Penundaan Pilkada 2020 Perlu Dipertimbangkan" setelah tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkonfirmasi positif Covid-19, opsi penundaan Pilkada 2020 perlu dipertimbangkan.
Baca Juga: Wow, Arkeolog Temukan Belasan Sarkofagus Berusia 2.500 Tahun
Penyelenggara pemilu diharapkan bisa segera berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI untuk membahas kelanjutan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang kian masif.
"Harus menunggu berapa orang lagi yang jatuh korban, khususnya dari penyelenggara pemilu, sehingga membuka mata para steakholder pemilu? Sudah saatnya KPU dan Bawaslu menggelar forum konsultasi dengan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan data serta potensi klaster baru penyebaran Covid-19 yang bersumber dari penyelenggaraan Pilkada 2020," katanya, Minggu 20 September 2020.
Efektivitas pelayanan KPU dan Bawaslu secara kelembagaan, lanjut dia, juga akan berdampak terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, jika banyak jajaran yang mesti kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Baca Juga: Ini Bandara Terangker di Thailand, Banyak Roh Jahat Bergentayangan
Terlebih, jika hal itu direlasikan dengan kualitas demokrasi yang dibangun lewat Pilkada di tengah pandemi.
