Network
MEDIA PAKUAN - Pemerintah akan menyalurkan kembali subsidi listrik kepada masyarakat miskin atau tidak mampu serta golongan masyarakat rentan.
Subsidi listrik yang akan segera digelontorkan pemerintah Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut untuk KWH bersaya 450 hingga 900 watt.
Dalam proses penyalurannya subsidi listrik ini Kementrian ESDM menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan Kementrian Sosial (Kemensos).
Baca Juga: Demi Kelancaran Berbisnis, WhatsApp Lakukan Perubahan Luar Biasa Ini pada Pemegang Akun Bisnis
Mengetahui hal ini, anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi justru malah mempertanyakan DTKS Kemensos yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik oleh Kementerian ESDM.
Pasalnya DTKS Kemensos yang ada selama ini masih digunakan kondisinya carut marut, akurasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial dalam DTKS tersebut bermasalah.
Sehingga apabila penyaluran subsidi listrik yang diperuntukkan terhadap pelanggan rumah tangga miskin yang berdaya 450 sampai 900 watt malah akan bermasalah.
Mengetahui hal ini, anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi justru malah mempertanyakan DTKS Kemensos yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik oleh Kementerian ESDM.
Pasalnya DTKS Kemensos yang ada selama ini masih digunakan kondisinya carut marut, akurasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial dalam DTKS tersebut bermasalah.
Sehingga apabila penyaluran subsidi listrik yang diperuntukkan terhadap pelanggan rumah tangga miskin yang berdaya 450 sampai 900 watt malah akan bermasalah.
Baca Juga: Ustaz Khalid Basalamah Diusir dari Indonesia karena Larang Nyanyikan Lagu Kebangsaan, Begini Klarifikasinya
Subsidi listrik yang digelontorkan pemerintah hanya akan buang-buang anggaran, masyarakat yabg benar-benar miskin tak akan merasakan kemanfaatan dari bantuan.
"Saya yakin Menteri ESDM sudah mendengar carut marut DTKS, karena masalah data ini persoalan klasik yang tidak pernah selesai hingga hari ini," ujar seperti dikutip dari rilis DPR pada Kamis, 3 Juni 2021.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, banyak yang sudah meninggal namanya masih tercantum dalam DTKS, dan masyarakat yang ekonominya sudah meningkat masih terdata tidak mampu.
Subsidi listrik yang digelontorkan pemerintah hanya akan buang-buang anggaran, masyarakat yabg benar-benar miskin tak akan merasakan kemanfaatan dari bantuan.
"Saya yakin Menteri ESDM sudah mendengar carut marut DTKS, karena masalah data ini persoalan klasik yang tidak pernah selesai hingga hari ini," ujar seperti dikutip dari rilis DPR pada Kamis, 3 Juni 2021.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, banyak yang sudah meninggal namanya masih tercantum dalam DTKS, dan masyarakat yang ekonominya sudah meningkat masih terdata tidak mampu.
Baca Juga: Militer AS Ngaku Bunuh 23 Warga Sipil dari Berbagai Negara Saat Operasi, Alasannya Tak Sengaja?
"Sementara banyak orang yang membutuhkan namun tidak mendapat subsidi, masalah ini harus segera disikapi agar anggaran negara yang digelontorkan tepat sasaran," katanya.
Ia merasa heran dengan Kementrian ESDM dengan rencana penyaluran subsidi listrik, karena 15,2 juta pelanggan kelompok 450-900 watt yang berpotensi tidak mendapat subsidi.
Sudah diketahui ada kerawanan tidak tepat sasaran penyalurannya malah dilakukan dengan merujuk pada DTKS, padahal diketahui oleh bersama DTKS hingga saat ini masih menyisakan persoalan.
"Sementara banyak orang yang membutuhkan namun tidak mendapat subsidi, masalah ini harus segera disikapi agar anggaran negara yang digelontorkan tepat sasaran," katanya.
Ia merasa heran dengan Kementrian ESDM dengan rencana penyaluran subsidi listrik, karena 15,2 juta pelanggan kelompok 450-900 watt yang berpotensi tidak mendapat subsidi.
Sudah diketahui ada kerawanan tidak tepat sasaran penyalurannya malah dilakukan dengan merujuk pada DTKS, padahal diketahui oleh bersama DTKS hingga saat ini masih menyisakan persoalan.
Baca Juga: Jangan Galau! Ternyata 7 Sikap Ini Tunjukkan Mantan Masih Sayang
"DTKS tersebut banyak data yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Sehingga tidak tepat melakukan reformasi subsidi dengan mengacu data yang masih carut marut tersebut," tandasnya.***
"DTKS tersebut banyak data yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Sehingga tidak tepat melakukan reformasi subsidi dengan mengacu data yang masih carut marut tersebut," tandasnya.***
