Network
MEDIA PAKUAN - Reshuffle Menteri dalam Kabinet kerja jilid II dalam periode kedua yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo tinggal menghitung hari.
Reshuffle Menteri yang dilakukan merupakan sebuah konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian yang sebelumnya telah disetujui oleh DPR RI.
Maka Presiden Jokowi harus mampu menempatkan sosok muda yang memiliki kematangan serta memahami agenda pemerintah ditengah tantangan besar yang dihadapu negara.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin seperti dikutip dari rilis DPR pada Sabtu, 17 April 2021.
Baca Juga: Tanpa Izin BPOM! Sejumlah Tokoh Sudah Disuntik Vaksin Nusantara, Mulai dari Gatot hingga Adian
Baca Juga: Amerika vs Rusia Memanas! Vladimir Putin Murka dan Usir 10 Diplomat AS dari Moskow
Dengan melihat dari sejumlah aspek dan harapan masyarakat yang belakangan ini muncul dalam memaknai reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi ini.
Azis menilai public tidak akan mempersoalkan latar belakang calon Menteri pembantu Presiden, karena hasil tidak akan mengingkari proses dan tujuan yang diharapkan.
"Saat ini membutuhkan sosok inovatif dan berani. Yang paling penting, harus memiliki kemampuan terukur sebagai jembatan politik. Saya yakin Presiden cermat," ujarnya.
Dengan melihat dari sejumlah aspek dan harapan masyarakat yang belakangan ini muncul dalam memaknai reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi ini.
Azis menilai public tidak akan mempersoalkan latar belakang calon Menteri pembantu Presiden, karena hasil tidak akan mengingkari proses dan tujuan yang diharapkan.
"Saat ini membutuhkan sosok inovatif dan berani. Yang paling penting, harus memiliki kemampuan terukur sebagai jembatan politik. Saya yakin Presiden cermat," ujarnya.
Baca Juga: AKIBAT KELAPARAN! KKB Aniaya dan Bunuh Siswa SMA di Ilaga Papua, Begini Kronologisnya!
Politikus Golkar ini mengatakan, Jokowi tidak hanya ingin meramu soal investasi dan mengembalikan kepercayaan publik, tapi juga menginginkan pembenahan iklim investasi.
Sebab sejak awal Jokowi kerap menyampaikan Indonesia membutuhkan reformasi struktural, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah jalan yang harus dilalui.
"UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengembangkan kemandirian. Regulasi telah menguatkan, tinggal kerja keras kita merealisasikan tujuan," katanya.
Selain mematangkan perekonomian, Presiden juga harus memprioritaskan penguatan SDM sebagai kebutuhan era industri 4.0 serta bonus demografi.
Maka harus menempatkan sosok yang mampu mengadvokasi isu-isu demokrasi, hukum dan pemberdayaan sosial ekonomi, serta yang lebih luwes dalam komunikasi politik terhadap rakyat.
"Tantangan di depan mata adalah menyiapkan SDM handal. Publik sudah bicara soal big data, artificial intelligence, internet of things. Perlu sosok yang mampu mengadvokasinya," terang Azis.***
Politikus Golkar ini mengatakan, Jokowi tidak hanya ingin meramu soal investasi dan mengembalikan kepercayaan publik, tapi juga menginginkan pembenahan iklim investasi.
Sebab sejak awal Jokowi kerap menyampaikan Indonesia membutuhkan reformasi struktural, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah jalan yang harus dilalui.
"UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengembangkan kemandirian. Regulasi telah menguatkan, tinggal kerja keras kita merealisasikan tujuan," katanya.
Selain mematangkan perekonomian, Presiden juga harus memprioritaskan penguatan SDM sebagai kebutuhan era industri 4.0 serta bonus demografi.
Maka harus menempatkan sosok yang mampu mengadvokasi isu-isu demokrasi, hukum dan pemberdayaan sosial ekonomi, serta yang lebih luwes dalam komunikasi politik terhadap rakyat.
"Tantangan di depan mata adalah menyiapkan SDM handal. Publik sudah bicara soal big data, artificial intelligence, internet of things. Perlu sosok yang mampu mengadvokasinya," terang Azis.***
