Network
MEDIA PAKUAN - Legislator asal Sukabumi Heri Gunawan meminta pemerintah memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk meningkatkan konsumsi masyarakat mengahadapi lebaran Idul fitri.
Pasalnya dengan memperpanjang BST diharapkan akan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, yakni sebesar 5,3 persen.
"Sebelumnya, tahun ini pemerintah telah menggulirkan BST untuk empat bulan pertama, Januari hingga April," ujarnya seperti dikutip dari rilis DPR pada Kamis, 15 April 2021.
Pria yang akrab disapa Hergun ini mengatakan, memperpanjang BST adalah solusi atas rendahnya konsumsi atau daya beli masyarakat setelah pemerintah melarang mudik lebaran.
Baca Juga: Komisi IX DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Larangan Mudik, Netty Aher : Ini Aneh Wisata Tetap Dibuka
Baca Juga: Inalillahi! Mantan Bupati Sukabumi Tahun 90an Utang Muhtar Tutup Usia
Baca Juga: Gegara Ikut Aksi Anti Kudeta, 19 Dokter Ditangkap dan Didakwa Junta Militer Myanmar
"Padahal mudik bisa memantik konsumsi masyarakat lebih tinggi. Sebaiknya pemerintah memperpanjang program BST untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idul fitri," katanya.
Politisi Gerindra yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, jika selama Ramadan dan Idul fitri tidak ada BST khawatir kondisi ekonomi akan semakin buruk.
Maka pemerintah harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan Idul fitri untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan tetap mengucurkan stimulus BST.
Baca Juga: Mau Jadi Video Journalist? Lowongan Kerja di PT Net Mediatama Indonesia April 2021
Baca Juga: Banyak yang Belum Tahu, Penyebab Tidak Ditemukannya Fosil Dinosaurus di Indonesia, Ini Penjelasan Lengkapnya
"Harapannya daya beli masyarakat bisa tetap terjaga, dan pada akhirnya akan berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Lebih jauh Hergun menjelaskan, tradisi mudik sebenarnya sudah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Biasanya konsumsi yang besar jelang mudik berupa pembelian motor, mobil, bahan makanan, pakaian, biaya transportasi, dan biaya komunikasi.
"Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tahun 2019 pemudik dari Jabodetabek mencapai 3,4 juta orang. Uang yang tersedot ke daerah pada musim mudik 2019 mencapai Rp10,3 triliun," jelasnya.
Aliran dana yang cukup besar ke daerah tersebut tak terlepas dari Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan pemerintah maupun swasta kepada para pegawainya.
"Tahun 2019 pemerintah mengucurkan THR untuk PNS, TNI, dan polisi mencapai Rp20 triliun. Tapi tahun ini pemerintah melarang mudik karena kondisi pandemi Covid-19," tuturnya.
Hergun menyebut tahun 2020 pemerintah telah mencairkan THR sebesar Rp29,382 triliun. Menurutnya THR yang dikucurkan pemerintah itu tak berdampak.
Karena THR yang cukup besar tersebut tidak mampu mengangkat konsumsi masyarakat karena selain melarang mudik, pemerintah juga menganjurkan tetap di rumah.
"Sehingga penerima THR tidak leluasa membelanjakan uangnya dan lebih memilih menyimpan uangnya di bank," tandasnya.
Hal itu dibuktikan dengan laporan LPS, yang menunjukkan simpanan dengan nominal di bawah Rp100 juta pada Mei 2020 mengalami lonjakan sebesar 3,7 persen.
"Tahun ini pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat bertambah sebesar Rp215 triliun berasal dari THR, dan Gaji ke-13 ASN sebesar Rp43 triliun, THR pekerja formal Rp100 triliun, dan THR pekerja informal Rp72 triliun," paparnya.***
