Network
MEDIA PAKUAN - Kemenkop telah menyalurkan dana BLT Banpres UMKM tahap dua Rp2,4 juta ke 12 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia.
BLT Banpres UMKM Rp2,4 juta ditujukan untuk pengusaha yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Untuk pendaftarannya pun masih dibuka hingga akhir November, sedangkan pencairannya akan dilakuakn pada Desember mendatang.
Baca Juga: Cek Nama Penerima BLT Banpres UMKM, Siapa Tahu Andalah yang Berhak Mendapatkan Bantuan Rp2,4 Juta
Agar bisa mengetahui penerima BLT Banpres UMKM tahap dua Rp2,4 juta, bisa dilihat melalui link yang sudah disediakan bank penyalur.
Berikut inilah cara cek online gratis penerima BLT Banpres UMKM tahap dua.
1. Buka browser atau aplikasi internet di hp, kemudian masuk ke alamat eform.bri.co.id
Baca Juga: Inilah Resiko Tak Terduga Mendapatkan BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta, Waduh! Kena Pajak?
2. Masukkan nomor identitas KTP atau NIK
3. Masukkan kode verifikasi yang tertera
4. Kemudian klik Proses Inquiry
Baca Juga: Anda Harus Tahu! Inilah Link Informasi Penerima BLT Banpres UMKM dan Subsidi Gaji secara Online
5. Lalu akan muncul informasi status pendaftaran BLT Banpres UMKM atau BPUM ini.
Berikut syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BLT Banpres UMKM tahap dua.
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
Baca Juga: Jernihkan Pikiran dan Lakukan yang Terbaik! Inilah 5 Tips Akhiri LDR Toxic
2. Memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Bukan Aparatul Sipil Negara (ASN)
4. Bukan anggota Tentara Negara Indonesia (TNI)
Baca Juga: Buruan Daftarkan di info.gtk.kemdikbud.go.id dan Dapatkan BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta
5. Bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
6. Bukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7. Pelaku UMKM sedang menerima kredit dari bank.
Baca Juga: Inilah Kriteria yang Diinginkan Kantor Lembaga Pengusul agar Mendapatkan BLT Banpres UMKM Rp2,4 Juta
Berikut inilah kantor lembaga pengusul untuk daftar sebagai calon penerima BLT UMKM tahap dua.
1. Dinas yang yang membidangi Koperasi dan UKM
2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
3. Kementerian/Lembaga
4. Perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdaftar di OJK.
Berdasarkan UU No 20 tahun 2008, berikut kriteria yang termasuk golongan usaha mikro:
