Network
MEDIA PAKUAN-Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengizinkan SMA/SMK di kecamatan yang berkategori zona hijau Covid-19 untuk menggelar kembali pembelajaran tatap muka mendapat tanggapan.
Dikutip dari PRFMNews yang berjudul “Pemprov Jabar Diminta Belajar dari Klaster Perkantoran Sebelum Izinkan Sekolah Gelar Tatap Muka”, Pengamat Pendidikan, Dan Satriana menilai, kebijakan tersebut terlalu gegabah dan tak bisa dipertanggung jawabkan.
Menurutnya, meski sekolah tersebut berada di kecamatan yang berkategori zona hijau, namun bisa jadi guru dan siswanya berasal dari kecamatan lain yang belum tentu berkategori zona hijau."Meskipun sekolahnya berada di kecamatan dalam zona risiko hijau, dapat dipastikan siswa dan gurunya bisa berasal dari kecamatan yang lain," jelas Dan saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 7 Agustus 2020.
Seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat belajar dari beberapa kasus klaster yang bersumber dari perkantoran.
Baca Juga: Pasca Pelemparan Bom Molotov, Kader PDI Perjuangan di Jabar Diminta Siaga
Meskipun perkantoran sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, masih saja ditemukan penyebaran Covid-19 di sana."Saya yakin perkantoran sudah menerapkan protokol yang sangat baik dan ketat, tetapi kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol orang sebelum dan setelah ke kantor dan itu akan terjadi juga di sekolah," paparnya.
Dan lebih setuju jika pemerintah lebih fokus membenahi apa yang selama ini menjadi masalah dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebagaimana diketahui, saat ini banyak sekali keluhan yang diutarakan masyarakat terkait pelaksanaan PJJ.
Dari hasil pengamatannya, sedikitnya tiga hal yang menjadi keluhan paling banyak dalam PJJ. Pertama adalah terkait akses internet. “Yang kita tahu tidak semua mempunyai akses terhadap internet. Itu yang seharusnya dibantu oleh pemerintah," tegasnya.
Baca Juga: Terkait Kasus Suap, KPK Panggil Anggota DPRD Muara Enim
