Network
MEDIA PAKUAN- Inggris menjatuhkan sanksi terhadap orang Rusia yang mempunyai aset di negaranya. Akan tetapi Menteri Luar Negeri Inggris Lizz Truss mengatakan bahwa sanksi itu bisa dicabut jika invasi Rusia terhadap Ukraina di hentikan.
Sebelumnya, Negara-negara di eropa, AS, dan Singapura menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia untuk melemahkan negara tersebut dan mengecam keras tindakan Vladimir Putin yang ia sebut sebagai operasi khusus.
Mayoritas negara Barat berusaha menyerang putin dan menghentikannya, tapi Putin masih saja tidak menyerah oleh gempuran terhadapnya dan melanjutkan Invasinya.
Baca Juga: Jenderal Bulgaria Sebut Zelensky akan Umumkan Penyerahan Ukraina kepada Putin
Di sisi lain, Liz Truss dalam sebuah wawancara bersama Telegraph, mengemukakan bahwa ada kemungkinan sanksi dapat dihentikan jika Putin menghentikan serangannya.
"Apa yang kami ketahui adalah bahwa Rusia menandatangani beberapa perjanjian yang tidak mereka patuhi. Jadi perlu ada dorongan keras. Tentu saja, sanksi adalah daya tekan yang keras,” kata Truss.
'Sanksi itu seharusnya dicabut tak hanya dengan gencatan senjata dan penarikan penuh, tapi juga komitmen bahwa tidak akan ada agresi lebih lanjut. Dan juga, ada peluang untuk memberlakukan kembali sanksi secara otomatis jika ada agresi lebih lanjut di masa depan. Itu adalah daya tekan sesungguhnya yang menurut saya bisa digunakan," sambungnya.
Baca Juga: Kemenhub Ungkap Puncak Arus Mudik yang Akan Terjadi Pada 28 April 2022
Pihak pemerintah Inggris mengklaim bahwa mereka menjatuhkan sanksi terhadap bank yang memiliki aset 500 miliar pound dan para oligarki Rusia yang kekayaannya lebih dari 150 miliar pound.
Truss berpendapat bahwa konflik ini membuat negaranya dan Uni Eropa lebih dekat dari sebelumnya setelah hubungan mereka kendor dikarenakan konflik Brexit.
"Salah satu poin yang akan saya sampaikan tentang krisis ini adalah kami telah bekerja sangat, sangat erat dengan Uni Eropa," ujarnya.
Baca Juga: Jin Ha Mengakui Kesalahannya dan Meminta Maaf
"Tentu saja, ada beberapa bidang di mana kami berbeda dengan EU tapi pada dasarnya, kami semua adalah negara demokratis, kami semua percaya pada kebebasan dan hak rakyat untuk memilih pemerintahan mereka sendiri dan kami sangat bersatu dalam perjuangan ini," tuturnya.
Sampai saat ini belum ada respon dari pihak Rusia tentang tuntutan gencatan senjata, pembicaraaj damai juga beluk mencapai hasil yang diinginkan.
Sebagai tambahan, para pemimpin negara termasuk Putin dan para pemimpin Uni Eropa akan bertemu pada gelaran G20 yang akan di senggelarakan di Indonesia.***
