Network
MEDIA PAKUAN - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyetujui adanya pengawasan gencatan senjata Libya dan meminta pemerintahannya untuk mempersiapkan pemilihan yang bebas dan adil pada 24 Desember.
Adanya persetujuan tersebut di disahkan di New York pada hari Jumat yang menyerukan pembentukan unit pengawasan gencatan senjata hingga 60 anggota dalam misi PBB di Libya, yang disebut UNSMIL.
Namun ini terpisah dari mekanisme pemantauan gencatan senjata yang sedang dibuat oleh pihak-pihak yang bertikai sendiri.
Dewan Keamanan juga mendesak negara-negara untuk menghormati dan mendukung gencatan senjata, termasuk melalui penarikan semua pasukan asing dan tentara bayaran dari Libya "tanpa penundaan" dan menuntut kepatuhan penuh dengan embargo senjata di Libya.
Baca Juga: Presiden AS dan Perdana Menteri Jepang Bersatu Tumpas Ketegasan China
Baca Juga: Taiwan China Damai! Inilah Pernyataan AS dan Jepang Tentang Pentingnya Perdamaian dan Menjaga Stabilitas
Adanya pengawasan gencatan senjata Libya merupakan persetujuan dilakukan PBB pada saat Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengajukan hal tersebut.
Sebelumnya Pemerintah persatuan Libya dilantik pada 15 Maret dari dua pemerintahan yang bertikai yang telah menguasai wilayah timur dan barat, menyelesaikan transisi kekuasaan yang mulus setelah satu dekade kekacauan yang hebat.
Libya mengalami kekacauan setelah penggulingan pemimpin Muammar Gaddafi yang didukung NATO pada 2011.
Negara itu kemudian dibagi pada 2014 antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di barat dan pasukan yang berbasis di timur komandan pemberontak Khalifa Haftar.
Baca Juga: Segera Ketahui Penerima BLT UMKM Agar Bisa Cair BPUM Rp1,2 Juta
Baca Juga: Update! Token Listrik Gratis 100% April 2021 Berubah Menjadi Diskon, Inilah Mekanismenya
Pada Oktober mereka menyetujui gencatan senjata , memulai proses yang dipimpin PBB yang melihat pemerintahan transisi baru dipasang pada Februari.
Namun untuk saat ini PBB akan memantau gencatan senjata yang dilakukan Libya.
"Para pengawas akan dikerahkan ke Sirte setelah semua persyaratan untuk kehadiran permanen PBB telah dipenuhi, termasuk aspek keamanan, logistik, medis dan operasional," tulis sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada dewan pada 7 April. yang dikutip Media Pakuan dari Aljazeera 17 April 2021.***
